bdadinfo.com

Sambangi Jambi, Gubernur Paparkan Upaya Wujudkan Industri Halal di Sumbar - News

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional dan Muktamar Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia (PDMI), dengan tema "Meningkatkan Kapasitas Indonesia Sebagai Rujukan Pasar Halal" di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis, 15 September 2022.

News - Pemprov Sumbar terus membuktikan keseriusan pengembangan ekonomi syariah dengan menghadirkan Perda Wisata Halal, sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tahun 2024.

Diharapkan, semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai industri produk halal seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNSKS) dapat diterapkan di setiap Provinsi.

Baca Juga: Sumbar Tuan Rumah World Islamic Entrepreneur Summit 2023, Gubernur Siapkan Agenda Ini

Harapan itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional dan Muktamar Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia (PDMI), dengan tema "Meningkatkan Kapasitas Indonesia Sebagai Rujukan Pasar Halal" di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis, 15 September 2022.

Mahyeldi menyampaikan, sebagai muslim terbesar di dunia, peluang pasar dan belanja masyarakat muslim juga sangat besar. Mulai dari produk makanan, fashion, kosmetik, farmasi, serta sektor rekreasi atau pariwisata.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Sebut Kehadiran Bunga Bisa Genjot Pariwisata Agam

"Tentunya ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Tidak ada pilihan lain bagi kita, selain memberikan dukungan, memberikan support, kemudian memberikan implementasi langkah-langkah sesuai yang dinyatakan oleh pak presiden," kata Buya Mahyeldi.

Untuk di Sumbar, menurut Mahyeldi, Wakil Presiden secara khusus menumpangkan harapan kepada Sumbar sebagai provinsi dengan populasi 98 persen muslim dan memiliki falasafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), berpotensi besar menjadi pusat industri halal di Indonesia.

Mahyeldi menambahkan, beberapa upaya mewujudkan harapan wakil presiden tersebut diantaranya menghadirkan perda tentang penyelenggaraan pariwisata halal yaitu, Perda Nomor 1 Tahun 2020 yang diikuti oleh peraturan gubernur tentang pengembangan ekonomi syariah Sumatera Barat dan sudah mempunyai masterplan industri produk halal Sumatera barat.

"Di Sumbar juga sudah ada beberapa realisasi industri halal, yakni berupa sentra rendang di Kota Payakumbuh, Kota Padang bahkan sudah mengekspor bumbu/pasta rendang ke timur tengah dan Norwegia. Termasuk sertifikat halal gratis bagi industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil (UMK). Inilah beberapa upaya dilakukan Sumbar untuk menjawab harapan dari pak presiden dan juga dari bapak wakil presiden," sebut Mahyeldi.

Realisasi lain yang dilakukan Sumbar adalah pelatihan kepada juru semblih halal (Juleha) dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), menetapkan kuliner halal aman dan sehat (KHAS) di Kota Bukittinggi, Payakumbuh, dan Padang.

Kemudian juga pembentukan halal center melalui perguruan tinggi serta riset makanan halal di kabupaten kota di Sumbar. Termasuk juga mengeluarkan sertifikat rumah potong hewan, hotel dan restauran Untuk realisasi yang sudah kita lakukan ini insyallah kita tingkatkan terus.

Namun dibalik itu juga ada faktor pendukung untuk produk halal yang pertama rumah potong hewan besertifikat halal. Tempat pemotongan unggas bersertifikat halal yang perlu di sertifikasi.

Lembaga pemeriksa itu ada Sucofindo, MUI dan bersama halal Madani, sehingga lebih banyak lagi agar percepatan dapat kita lakukan untuk pendampingan, termasuk juga pendamping produksi halal center bersama perguruan tinggi swasta Yastis.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat