- Isu reshuffle atau perombakan kabinet di masa pemerintahan Presiden Jokowi kembali muncul belakangan ini.
Usai Partai NasDem memutuskan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024, isu ini kembali mencuat.
Isu reshuffle ini semakin menguat karena bertepatan dengan hari Rabu Pon di 1 Februari 2023. Rabu Pon diyakini menjadi hari besar terkait reshuffle kabinet Jokowi.
Namun, sebenarnya siapa sih yang berhak melakukan reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa kewenangan perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya ada pada tangan Presiden, yakni Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi.
“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden,” kata Pramono Anung di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa 14 Juni 2022.
Selain itu Sekretaris Kabinet yang akrab disapa Pramono menambahkan bahwa presiden Jokowi sudah delapan tahun memimpin kabinet pemerintah dan sangat mengetahui kebutuhan kabinetnya.
“Reshuffle kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa Presiden yang tahu,” ucap Pramono.***