- Uni Emirat Arab (UEA) meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan voting mengenai rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.
"Situasi di Jalur Gaza merupakan bencana dan hampir tidak dapat dipulihkan. Kita tidak bisa menunggu. Dewan harus bertindak tegas untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan," ujar UEA pada PBB, seperti dilaporkan Al Jazeera, dilansir Jumat, 8 Desember 2023.
Tidak berselang lama dari desakan UEA, desakan baru voting gencatan senjata di Gaza dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Untuk pertama kalinya dalam masa jabatannya, Guteress menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk dasar voting tersebut.
Pasal ini memungkinkannya untuk membawa permasalahan yang mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ke Dewan Keamanan PBB.
Guterres juga telah memperingatkan implikasi global dari perang Israel - Palestina tersebut dan menyoroti penderitaan yang dialami warga sipil.
Sementara itu, agar sebuah resolusi dapat diadopsi, setidaknya sembilan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB harus memberikan suara setuju.
Selain itu, juga tidak boleh ada satu pun dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris, yang memveto resolusi tersebut.
Baik AS maupun Inggris sebelumnya mengambil sikap untu tidak mendukung gencatan senjata di Gaza dengan alasan Israel berhak untuk mengambil tindakan militer.
Baca Juga: Kompilasi 3 Isu Kontroversi Pasca Penetapan Capres dan Cawapres Pilpres 2024, Menguntungkan 1 Pihak?
AS juga mengatakan bahwa mereka tidak mendukung tindakan apa pun di Dewan Keamanan PBB terkait perang Israel - Palestina saat ini.
Pada voting gencata senjata di PBB sebelumnya, AS memilih abstain (tidak memilih). Namun, pada akhirnya gencatan senjata tetap dilakukan.