- Pada tanggal 6 Februari, pejabat senior Thailand menyampaikan bahwa inisiatif kemanusiaan baru yang dipimpin oleh negara tersebut memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi percakapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Myanmar, yang saat ini dikuasai oleh militer.
Ini terjadi tiga tahun setelah terjadinya kudeta yang mengakibatkan ketidakstabilan dan gelombang kekerasan di seluruh negeri Myanmar.
Rencana Thailand mencakup pendirian zona aman kemanusiaan di perbatasannya dengan Myanmar, tepatnya di sekitar perlintasan Mae Sot-Myawaddy.
Baca Juga: Perjalanan KA Papandayan Hadirkan Kesan Positif, Ini Alasan yang Bikin Para Penumpang Puas
Zona tersebut diharapkan dapat memberikan bantuan makanan dan persediaan medis kepada masyarakat setempat dan sekitar 20.000 orang yang telah terdampak dan terdislokasi akibat pertempuran.
Sihasak Phuangketkeow, wakil menteri luar negeri Thailand, mengungkapkan hal ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat inisiatif perdamaian yang telah diusahakan oleh Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mengendalikan konflik di Myanmar dan membuka jalur dialog antara militer dan pihak musuh, khususnya pasukan etnis minoritas dan gerakan perlawanan bersenjata.
Sihasak menegaskan pentingnya proses tersebut bersifat efektif, kredibel, dan transparan untuk mencapai hasil yang positif.
Baca Juga: Upaya Perdamaian Krisis Gaza, Menlu AS Temui Kerajaan Arab Saudi untuk Mencari Solusinya
Inisiatif ini mendapatkan persetujuan pada minggu sebelumnya dari menteri luar negeri ASEAN dan seorang perwakilan dari Myanmar.
Dalam pelaksanaannya, Palang Merah Thailand dan Myanmar akan terlibat dalam pengiriman pasokan di lapangan, yang akan dipantau oleh badan bantuan kemanusiaan ASEAN.
Myanmar telah mengalami konflik sejak militer merebut kekuasaan pada tahun 2021, mengguncang demokrasi dan reformasi yang telah dilakukan selama sepuluh tahun.
Menurut PBB, setidaknya 2,6 juta orang telah terdislokasi akibat pertempuran, dan lebih dari 18 juta orang membutuhkan bantuan.
Rencana perdamaian ASEAN yang disetujui oleh jenderal-jenderal Myanmar pada April 2021 belum menunjukkan kemajuan, dan ada kekecewaan dalam blok tersebut terkait kurangnya komitmen dari pihak junta.