- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadapi skandal baru saat ia melaporkan indikasi fraud dalam penggunaan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dilaporkan bahwa empat perusahaan ekspor menerima dana dari LPEI dengan jumlah kredit macet mencapai Rp2,5 triliun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Menurut laporan yang diajukan oleh Menteri Keuangan, keempat perusahaan yang terlibat dalam skandal ini adalah PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS.
Baca Juga: SAH! KPU Resmi Mengumumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Berikut Hitungan dan Keputusan Finalnya
Kredit macet yang mereka alami berasal dari sektor kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan.
Angka kredit macet terbesar dialami oleh PT RII sebesar Rp1,8 triliun, diikuti oleh PT PRS sebesar Rp305 miliar, PT SMS sebesar Rp216 miliar, dan PT SPV sebesar Rp144 miliar.
Saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa jumlah keseluruhan kredit macet yang dilaporkan mencapai Rp2,5 triliun merupakan tahap pertama dari investigasi yang sedang dilakukan.
Hal ini menunjukkan seriusnya masalah ini dan potensi kerugian besar yang bisa dialami oleh LPEI serta perekonomian nasional.
Skandal ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana publik dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan yang ada.
Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Baca Juga: Resep Salad Buah Mayo Super Enak dan Menyehatkan Cocok untuk Berbuka Puasa, Keluarga Pasti Suka!
• Tindak Lanjut Investigasi
Setelah laporan diterima, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya akan segera memulai penyelidikan terhadap indikasi fraud yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan.