- Erman Safar, Wali Kota Bukittinggi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon (Bacalon) Kepala Daerah periode 2024-2029 melalui Partai Demokrat pada Sabtu, 4 Mei 2024.
Keputusan ini memperkuat langkah Erman dalam merintis koalisi nasional untuk Pilkada mendatang.
Didampingi Sekretaris Partai Gerindra Bukittinggi, Reki Afrino, Erman Safar mengembalikan formulir pendaftaran yang telah dilengkapi ke Kantor Partai Demokrat.
Proses pendaftaran diterima langsung oleh Sekretaris Partai Demokrat Bukittinggi, Yerry Amiruddin.
"Terima kasih kepada Partai Demokrat yang memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik sebagai Bacalon untuk mendaftar. Kami sudah berniat mendaftar sejalan dengan koalisi nasional," ujar Erman Safar.
Menurutnya, Partai Gerindra Bukittinggi telah melengkapi seluruh persyaratan dan meminta izin serta restu dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, untuk menjalankan rencana koalisi ini.
"Kedatangan dan pendaftaran ini sudah saya sampaikan kepada Sekjen Gerindra (Ahmad Muzani) dan senior Andre Rosiade. Politik saat ini masih dinamis, dan kami optimis berkoalisi dengan pihak mana saja," kata Erman.
Baca Juga: Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Betung - Jambi Makin Dipercepat, Target: Bulan Juni 2024!
Erman Safar menegaskan, Kota Bukittinggi membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
Ia yakin bahwa kolaborasi antara Partai Demokrat, Gerindra, dan partai-partai lainnya akan memperkuat kemajuan Kota Jam Gadang.
"Salam hormat kepada Ketua Partai Demokrat (Ramlan Nurmatias) dan seluruh pengurus partai yang telah menerima dengan baik proses pendaftaran ini," tambah Erman Safar.
Sekretaris Partai Demokrat Bukittinggi, Yerry Amiruddin, menyatakan bahwa Partai Demokrat membuka pintu bagi semua Bacalon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi sejak 22 April hingga 6 Mei 2024. .
"Apresiasi kepada Erman Safar dan Pengurus Partai Gerindra, salam hangat kembali dari Ketua Partai Demokrat Ramlan Nurmatias. Proses selanjutnya akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumbar hingga pusat," pungkas Yerry.