- Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat, dan PJ Gubernur Riau S.F. Hariyanto meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Bambu Kuning Kota Pekanbaru.
Peresmian dilaksanakan di Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (31/05/2024) yang lalu.
Presiden Jokowi mengatakan, mulai hari ini masyarakat kota Pekanbaru memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) untuk mengolah air limbah di kota Pekanbaru.
“Untuk menjaga lingkungan air, menjaga kualitas air tanah dan air baku yg kita miliki, SPALDT ini telah mulai dikerjakan di tahun 2020 dan menelan biaya yang tidak sedikit, Rp902 M,
"Sebagian dibiayai ADB, APBN dan APBD. Semuanya ikut bergerak sehingga apa yg kita inginkan bisa selesai,” kata Presiden Jokowi.
SPALDT Bambu Kuning di Kota Pekanbaru memiliki kapasitas 8.000 m3/ hari dengan jaringan perpipaan untuk masuk rumah tangga mencapai 11.000 SR. “Ini sangat baik sehingga kualitas air baku yang ada di Pekanbaru bisa kita kelola di masa-masa yang akan datang,” tambah Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga berpesan terkait pengelolaan sistem ini agar dirawat dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Saya minta agar infrastruktur pengelolaan air limbah ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pelayanan air di Pekanbaru. Dan agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat,” pesan Presiden Jokowi.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menerangkan, Kementerian PUPR bekerja sama dengan ADB dan pemerintah daerah mendorong pelaksanaan Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP).
Program tersebut bertujuan untuk pembangunan SPALDT skala perkotaan di beberapa kota terpilih di Indonesia, termasuk Pekanbaru.
Peresmian SPALDT Pekanbaru ini sudah lama kita harapkan terjadi. Untuk pekerjaannya selesai secara tuntas di akhir 2023 kemarin.
Dengan kapasitas 8.000 m3/ hari dengan jaringan pipa sepanjang 51,99 km yang melayani 5 kecamatan, mudah-mudahan bisa menangani 11.000 SR,” terang Dirjen Diana.
Kementerian PUPR berharap selanjutnya pemerintah daerah dapat menindaklanjuti pemanfaatan instalasi SPALDT seoptimal mungkin.