- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat maupun Daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membeli produk impor.
Presiden Jokowi menginstruksikan, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperoleh dari pajak, dividen BUMN, royalti dari tambang, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seharusnya digunakan untuk membeli produk dalam negeri bukan digunakan untuk membeli produk impor.
“Banyak sekali pembelian produk-produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan,” tegas Presiden Jokowi, keterangan tertulis dikutip , Kamis, 16 Maret 2023.
Baca Juga: Serius Guru Honorer Diecat Usai Kritik Postingan Instagram Ridwan Kamil? Ini Penjelasannya
Jokowi meminta kepada para jajaran di Pemerintah, untuk disiplin dalam mengimplementasikan kebijakan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Kuncinya adalah kedisiplinan implementasi [P3DN], kedisiplinan dalam merealisasikan dari apa yang sudah bolak-balik kita melakukan pertemuan. Ini seingat saya, saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri ini yang keempat,” katanya.
Eks Wali Kota Solo tersebut juga menyebutkan untuk setidaknya 95 persen pagu anggaran dipergunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri.
“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinves, Pak Menteri Perindustrian targetnya 95 persen, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri UMKM kita semuanya akan hidup dan berkembang,” jelasnya.
Baca Juga: Real Sociedad vs AS Roma Liga Europa, Apakah La Real Mampu Membalikan Keadaan?
Jokowi juga mendorong agar jajaran pemerintah mau membeli produk yang sudah masuk ke e-katalog dan tidak serta merta hanya membiarkan produk tersebut mejeng dan tidak membelinya.
“Saya hanya titip, kalau sudah masuk barang-barang produk-produk dalam negeri kita ke e-Katalog. Jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli. Kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten semuanya tengok itu e-Katalog, beli. Percuma kita meng-collect untuk dimasukkan ke e-Katalog hanya ditonton, tidak dibeli, untuk apa?,” ungkapnya.
Jokowi juga mengkritisi beberapa perlengkapan personel TNI dan Polri yang masih harus mengimpor barang yang sejatinya bisa diproduksi dalam negeri.
“Jangan sampai, ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer, kita ini bisa bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata, kita bisa bikin loh. Kalau yang canggih-canggih, silahkan, yang mau beli pesawat tempur, karena memang kita belum bisa. Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu,” pungkasnya.***