- Tepat pada hari ini, Senin (1/5/2023), menjadi hari yang memperingati Hari Buruh atau kerap disebut sebagai May Day.
Tanggal 1 Mei pun menjadi hari yang penting bagi sejarah perjuangan buruh. Pasalnya pada tahun 1948, Presiden Soekarno melalui Undang-Undang Kerja No. 12 tahun 1948 menetapkan 1 Mei sebagai tanggal resmi Hari Buruh Nasional.
Diperingati setiap tahunnya, Hari Buruh di Indonesia masuk menjadi salah satu libur nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2013.
Baca Juga: Ini Kritik Buruh Mengenai Kebijakan Menaker Legalisasi Pencurian Upah
Hingga saat ini, 1 Mei masih menjadi 'hari libur' bagi para buruh karena dibebaskan dari kewajiban bekerja.
Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa dengan Cak Imin turut memberikan tanggapan mengenai Hari Buruh.
Ia mengklaim memiliki peran besar dalam penetapan Hari Buruh menjadi libur nasional, pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu.
Baca Juga: Penuh Semangat dan Perjuangan, Ini Daftar Ucapan untuk Peringati Hari Buruh Internasional
Saat itu, Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia mengatakan bahwa perjuangan buruh harus diutamakan.
Menjadikan May Day sebagai hari libur merupakan tanda bahwa negara memprioritaskan buruh sebagai salah satu pilar penting.
"May Day ini selalu istimewa di mata saya. Bagi saya, kaum buruh itu bukan saja sebagai pekerja, tetapi entitas sosial yang solid dan punya solidaritas tinggi. Itu mengapa ketika saya menjadi Menaker, saya berjuang meliburkan May Day untuk buruh. Negara memberikan kehormatan pada buruh, makanya May Day selalu libur sekarang," kata Cak Imin, Senin (1/5) dikutip dari Antara.
Baca Juga: Ini 7 Daerah di Sumatera Barat dengan Gaji Buruh Tertinggi
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa di Hari Buruh ini harus ada tindakan-tindakan yang bermanfaat untuk membangun negara lebih baik lagi.
"Peringatan May Day harus dimanfaatkan dengan aksi-aksi sosial, juga yang enggak kalah penting membangun kebersamaan hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional dan menguntungkan semua pihak terkait,"