- Proyek Strategis Nasional saat ini sedang menjadi perhatian di masyarakat pasca demonstrasi yang dilakukan warga Nagari Air Bangis.
Masyarakat yang berdemo di depan kantor Gubernur Sumatera Barat memprotes keras tentang berbagai aspek yang ada dalam proyek tersebut.
Bicara tentang Proyek Strategis Nasional, ini sebenarnya merupakan bentuk rasa perhatian pemerintah terhadap pembangunan yang ada di masyarakat.
Baca Juga: Menyambangi Keindahan Pantai Carocok di Painan Sumatera Barat, Bikin Healing makin Asyik!
Dilansir dari situs kppip.go.id, Proyek Strategis Nasional dihadirkan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan ekonomi yang ada di Indonesia.
Cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempercepat pembangunan proyek yang dianggap penting dan bermanfaat, serta bisa diwujudkan untuk masyarakat dalam tempo waktu yang singkat.
Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah lewat Kemenko Perekonomian membuat mekanisme untuk penyediaan infrastruktur dan penyediaan regulasi sebagai aturan serta dasar hukum yang melandasinya.
Baca Juga: Menyelami Kelezatan Mie Aceh yang Pedas Menggoyang Lidah: Juara Kuliner dari Aceh!
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjadi pihak yang melakukan seleksi atas proyek-proyek strategis dan memberi berbagai fasilitas yang akan membantu dalam pengerjaan proyek.
Dengan mengikuti mekanisme yang diterapkan pemerintah serta fasilitas yang ada, harapan besar akan proyek tersebut sangatlah tinggi untuk masyarakat dan tentunya dapat bisa diselesaikan dalam waktu lebih cepat.
Dalam penerapan Proyek Strategis Nasional, terdapat tiga kriteria yang diperlukan sebelum menjalankan proyek, yaitu Kriteria Dasar, Kriteria Strategis, dan Kriteria Operasional.
Baca Juga: Diwarnai Penangkapan di Masjid Raya Sumbar, Sejumlah Demonstran Air Bangis Dibebaskan Pihak Berwajib
Kriteria Dasar adalah proyek harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah, sesuai dengan rencana strategis infrastruktur, dan sesuai dengan tata ruang dan wilayah.
Kriteria Strategis adalah proyek harus punya peran terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial dan masyarakat, pertahanan dan keamanan nasional, mampu menyerap tenaga kerja, dan memberi dampak secara sosial, ekonomi dan lingkungan.
Selain itu, proyek perlu memiliki kaitan antara infrastruktur dengan antar wilayah dan harus memiliki keberagaman dan keseimbangan pembangunan dari barat hingga timur Indonesia.