- Amnesty International buka suara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Sungai Bremas, Pasaman Barat terkait PSN beberapa hari lalu.
Dari siaran pers-nya, amnesty internasional mengatakan bahwa respon negara, baik polisi maupun Gubernur Sumbar berlebihan dan terkesan memaksakan PSN.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut, masyarakat yang datang dan berhari-hari demo di depan kantor Gubernur Sumbar bertujuan melaksanakan hak konstitusional dalam mempertahankan ruang hidupnya.
Baca Juga: Pegiat dan Karya Seni Tradisonal Minangkabau yang Pernah Tampil di Penjuru Dunia
“Respon negara, baik polisi dan Gubernur, justru berlebihan dan terkesan memaksakan Proyek Strategis Nasional,” sebut Usman Hamid dikutip dari situs resmi amnesty.id Selasa, 8 Agustus 2023.
Menurutnya ada tindakan pengabaian secara terang-terangan yang dilakukan terhadap hak dan kebebasan sipil. Padahal kekhawatiran warga Air Bangis mengenai dampak proyek tersebut sah dan harus didengarkan.
Sedangkan sikap yang diambil dalam menghadapi masyarakat Air Bangis yang berdemonstrasi tersebut justru dengan direpresi. Padahal PSN tersebut harus berjalan dengan persetujuan mereka, tidak boleh dipaksakan.
Baca Juga: Daging Ikan Hiu Jadi Santapan Favorit Warga Air Bangis: Kontroversi Tapi Penuh Manfaat
“Ada pengabaian terang-terangan terhadap hak dan kebebasan sipil. Kekhawatiran warga Nagari Air Bangis tentang dampak proyek itu terhadap keberlangsungan hidup mereka sah dan harus didengar negara, bukan malah direpresi,” ucapnya.
Selain itu, Usman Hamid juga menyoroti mengenai tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap jurnalis yang saat itu meliput di Masjid Raya Sumbar.
Menurutnya tindakan itu adalah bentuk penghalangan terhadap kebebasan pers dan menghalangi hak masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat.
Baca Juga: Wali Kota Pariaman Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Banjir dan Angin Kencang
“Maka tindakan represif atas warga dan jurnalis ini harus diusut melalui penyelidikan yang menyeluruh dan independen,” jelasnya.
Tak hanya itu, Amnesty International juga meminta agar PSN tersebut dievaluasi kembali. Sebab dari laporan yang diterima, proyek tersebut memiliki dampak negatif.
Adapun dampak negatif tersebut terkait dengan lingkungan hidup seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, berpotensi menimbulkan konflik baru di Sumbar dan mengancam hak atas tanah dan ruang kelola rakyat serta kebudayaan.