- Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, berkomentar tentang penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 8 Februari 2023, Usman, mengecam keras tindak kekerasan berupa serangan terhadap warga dan objek sipil di Papua. Dia juga mendesak agar pilot Susi Air dan 15 orang pekerja proyek dibebaskan.
“Pilot dan sejumlah sandera harus segera dibebaskan dalam keadaan selamat," ujarnya.
Baca Juga: Pilot Susi Air Disandera KKB Papua, Begini Kondisi Mengerikan di TKP
Usman juga meminta agar semua pihak yang berkonflik menghormati hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.
Selain itu, semua pihak juga harus mengutamakan jalan non-kekerasan demi menyelamatkan warga sipil.
Usman juga meminta adanya peninjauan ulang atas pendekatan keamanan yang selama ini dipilih oleh negara.Menurutnya Insiden pembakaran pesawat dan penyanderaan ini sekali lagi menjadi bukti berulangnya kekerasan di wilayah Papua. Dia mengatakan warga sipil kembali menjadi korbannya.
Baca Juga: Insiden Susi Air, Polda Papua Sebut Tak Ada Kaitannya dengan Kasus Suap Lukas Enembe
"Kami menyerukan peninjauan ulang atas pendekatan keamanan yang selama ini dipilih negara," katanya.
Negara, menurutnya terikat kewajiban internasional hak asasi manusia untuk menjamin keselamatan setiap orang, termasuk warga negara asing, dari segala bentuk kekerasan.
Jika kekerasan terjadi, maka negara wajib untuk mengusut dan memastikan tegaknya keadilan dan akuntabilitas.
Baca Juga: KKB Bakar Pesawat Milik Susi Air di Nduga Papua, Ada Bayi dalam Daftar Penumpang
Usman menjelaskan jika hingga saat ini pemerintah seolah terus melanggengkan pendekatan lama yang selama puluhan tahun ini menimbulkan banyak korban atas kekerasan yang terjadi. Menurutnya ketiadaan penghukuman atas kekerasan atau impunitas semacam ini dan berlangsungnya pendekatan keamanan secara terus-menerus hanya akan memperparah kekerasan di sana.
"Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hak asasi manusia," katanya. ***