- Salah satu fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) adalah fungsi alokasi.
Di mana fungsi ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun Anggaran 2023 yang bernilai total lebih dari Rp1 triliun untuk pembangunan dan kepentingan umum atau masyarakat banyak selalu dilakukan setiap tahunnya.
Baca Juga: 5 Tanda yang Perlu Diketahui Agar Terhindar dari Jeratan Pinjaman Oline Ilegal Mematikan
Tidak jauh beda dari semua daerah di Indonesia, Provinsi Aceh pun menggunakan APBA Menindak lanjuti arahan penjabat Gubernur Aceh dalam Surat Edaran Nomor: 602/15148 Tanggal 19 September 2022 yang berisikan tentang percepatan pelaksanaan barang/jasa pemerintahan kegiatan APBA tahun 2023.
Rincian paket kegiatan yang akan dilakukan yaitu berupa kontruksi sebanyak 394 paket senilai Rp901 miliar, pengadaan barang sebanyak 83 paket senilai Rp67 miliar, jasa konsultasi sebanyak 149 paket senilai Rp60 Miliar serta jasa lainnya sebanyak 29 paket senilai Rp38 miliar.
Pembangunan kontruksi yang paling banyak menghabiskan dana sebesar Rp901 miliar menyebar di sebanyak 23 kabupaten/kota dengan rincian di kota Banda Aceh sebanyak 69 paket, di Aceh Utara sebanyak 68 paket, di Aceh Besar sebanyak 41 paket, di kabupaten Bireuen sebanyak 20 lebih paket.
Sedangkan di Aceh Timur sebanyak 20 lebih paket, kabupaten Pidie Jaya sebanyak 20 lebih paket, di Aceh Barat Daya sebanyak 20 lebih paket, sedangkan untuk pembangunan di kabupaten/kota lainnya dibawah 20 paket setiap tempatnya.
Proses seleksi tender dilakukan secara online dan bertahap, untuk persiapan sudah dimulai pada tanggal 1 Desember 2022.
Para pihak yang memenangkan tender yang diumumkan melakukan tanda tangan kontrak perdana di akhir bulan Januari 2023, dan memulai aktivitas lapangan setelah penandatanganan kontrak tersebut.
Secara khusus, Gubernur mengharapkan pemerintahan dan masyarakat sekitar secara aktif memantau secara terpadu pelaksanaan pembangunan.
Diharapkan proyek yang dikerjakan bisa mulai dan selesai tepat waktu sehingga semua pembangunan ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kepentingan bersama.***