- Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, berencana melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Pantai Padang. Rencana ini menuai pro dan kontra dari masyarakat.
Sebagai masyarakat yang menggantungkan hidup di sana, PKL merasa dirugikan atas penggusuran ini karena akan berdampak pada kehilangan mata pencaharian mereka.
Sedangkan di sisi pemerintah, Pemko melakukannya untuk menata kondisi Pantai Padang yang berstatus objek wisata prioritas di daerah itu.
Melihat situasi ini, Ketua KNPI Sumbar Nanda Satria menilai tujuan baik pemerintah ini bisa direalisasikan dengan sejumlah cara.
Menurut Nanda, pemerintah Kota Padang perlu melakukan dialog intensif dengan para PKL dan warga.
Dialog dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
"Jadi, putusannya tidak sepihak, masyarakat yang berjualan di sepanjang garis pantai tentu harus dipertimbangkan juga keinginannya," jelas Nanda.
Berdasarkan dialog intensif itu, pemerintah bisa mengeluarkan sejumlah keputusan yang benar-benar mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak.
"Harus ada win-win solutionnya, kalau memang perlu relokasi. PKL harus mendapatkan kenyamanan dan rasa aman di tempat baru," jelas Bacaleg Partai NasDem Provinsi Sumbar itu.
Harapan Nanda jelas, ia menginginkan kelangsungan hidup PKL untuk memenuhi ekonomi harian bisa terjamin.
Di sisi lain, keinginan pemerintah untuk mewujudkan keindahan Pantai Padang juga terealisasi.
Sehingga PKL maupun masyarakat luas semakin menyemarakan aktivitas perekonomian di Pantai Padang.
Agar hal itu bisa terwujud, Nanda menyarankan supaya ada insentif untuk para PKL yang akan berjualan di tempat baru.
"Insentif ini dapat berupa fasilitas umum yang nyaman, promosi yang banyak di media, atau didukung dengan banyak event menarik, agar area baru tersebut menjadi ramai dengan pengunjung," jelas Bacaleg DPRD Provinsi Sumbar Dapil Kota Padang dari Partai Nasdem itu.
Melalui insentif para PKL bisa beradaptasi dengan tempat baru dan meningkatkan pendapatan mereka.