- Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dr. Wawan Wardiana mengatakan tingkat kepatuhan penyelenggara negara atau pejabat negara di Sumbar dalam pelaporan LHKPN cukup baik.
Berdasarkan data KPK, kata Dr. Wawan, untuk tahun 2023 pelaporan kekayaan dari eksekutif telah 100 persen tuntas. Namun, sayangnya untuk legislatif belum semua yang melaporkan.
"Kita berharap kedepan, yang melaporkan bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Karena ini adalah amanat undang-undang, jadi semua wajib mematuhi," katanya saat menghadiri pembukaan kegiatan Roadshow Bus KPK di Auditorium Gubernuran, Kamis, 12 Oktober 2023.
Baca Juga: Pemprov Sumbar Tuntaskan LHKPN 100 Persen dengan Tepat Waktu
Menurut Wawan, ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan KPK, ketiga strategi tersebut dikenal dengan istilah Trisula Pemberantasan Korupsi.
"Trisula Pemberantasan Korupsi itu adalah Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan," katanya.
Wawan juga mengatakan, penyampaian LHKPN termasuk bagian dari langkah untuk mendukung strategi pencegahan. Sedangkan Roadshow Bus KPK merupakan bagian dari strategi pendidikan. Sebab program yang dilakukan, meliputi seminar, pelatihan, diskusi, pemutaran film, dan kegiatan lain terkait anti-korupsi. Sasarannya tidak hanya instansi, melainkan masyarakat umum seperti pelajar. Di Sumbar kegiatan ini dilaksanakan mulai 6-15 Oktober 2023.
Baca Juga: Surau Ansharullah di Kompleks Istana Diresmikan Gubernur Sumbar, Bisa Menampung 200 Jamaah
Roadshow Bus KPK di Sumbar dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang, Pariaman, serta Solok. Khusus di lingkungan Pemprov Sumbar, kegiatan ini juga dirangkai dengan bazar di halaman Kantor Gubernur Sumbar. (ADPSB)