– Presiden Joko Widodo dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode.
Selama 10 tahun menjabat, SBY banyak membangun dan memperbaiki jalan nasional di seluruh pelosok negeri dengan total panjang 145.320 km.
Sementara itu, Jokowi sibuk membangun tol baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa hingga mencapai 1.713,83 km selama masa pemerintahannya.
Baca Juga: Selusuri Negeri Dingin Tanpa Salju di Sumatera Barat, Suhunya 26°C Seperti Berada di Benua Eropa
Kedua pemimpin negara ini sama – sama melakukan perbaikan untuk Indonesia.
Jokowi membangun jalan versi berbayar dan SBY lebih banyak membangun jalan gratis untuk rakyat.
Manakah di antara keduanya yang benar-benar mewujudkan pemerataan dan keadilan di Indonesia?
Baca Juga: Hari pahlawan dan Tantangan Global
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidatonya di Puncak Milad ke-21 PKS menyebutkan ketidakadilan di masa pemerintahan Jokowi karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan.
“Kita bangga dengan jalan tol, tapi jalan itu hanya bisa dilalui oleh orang yang bisa bayar. Sementara jalan lainnya, 30 persen jalan di Indonesia sulit dipakai. Ini contoh ketidakadilan,” katanya.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa jalan tol memang penting, tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia.
Dengan membangun tol artinya pemerintah hanya memberi akses kepada orang yang mampu dan sanggup membayar.
Di sisi lain, pemerintah memalingkan wajah terhadap jalan nasional. Jalan rakyat yang dilalui setiap hari oleh petani dan pedagang kecil, justru rusak tidak diperbaiki.