- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD jadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Kamis 16 November 2023.
Sebelum menyampaikan materi soal Kepemiluan, Mahfud menegaskan, dirinya hadir sebagai Menko Polhukam. Bukan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sehingga, tak akan ada kampanye Pilpres 2024, karena kuliah umum ini bukan politik praktis.
"Kuliah umum saya ini adalah reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis. Di sini, tak ada kampanye untuk Pemilu 2024," tegas Mahfud MD.
Baca Juga: Transfer Valas Makin Mulus, Bank Mandiri Perkuat Fitur Transaksi di Livin’ by Mandiri
Dikatakan, materi kuliah umum tentang kepemiluan penting disampaikan kepada publik, khususnya kalangan mahasiswa. Agar Pemilu berjalan demokratis dan bermartabat.
Dikatakan Mahfud, butuh penegakkan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024.
Diingatkan Mahfud, Indonesia pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955. Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh. "Pemilu Demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Di hadapan civitas akademika Unand, Mahfud juga mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa atas berdirinya Indonesia. Di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Mohammad Yamin.
Baca Juga: Perluas Penyebaran Informasi, Pemkab Solsel Gaet TVRI dan RRI
Sejalan dengan itu, kata Mahfud, dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat, publik boleh memilih karena ikatan primordialisme. Yakni kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial, bahkan ikatan agama. Karena dengan memilih berdasarkan ikatan primordialisme itu, kata Mahfud, rakyat dapat menitipkan aspirasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang mereka anut.
"Karena kesamaan agama, suku, profesi itu boleh. Memilih itu untuk mencapai apa yang diiinginkan bersama," ujar Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini.
Namun, Mahfud menekankan, jangan menjadikan agama dan unsur primordial sebagai bahan politik identitas. Apalagi politik identitas untuk menjatuhkan calon atau kandidat lain.
Mahfud juga mengajak, publik ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Ia tidak ingin pemilih, terutama pemilih cerdas, seperti mahasiswa, apatis dan golput. Sebab, jika pemilih rasional tak mencoblos, bisa jadi yang menang adalah pemimpin yang track recordnya buruk.
Apalagi pemilih usia muda terbilang cukup besar pada Pemilu 2024 yakni 115,6 juta orang. Artinya satu suara anak muda sangat penting dan dapat menentukan arah nasib bangsa. Memang, lanjut Mahfud, sulit mencari calon pemimpin yang sempurna. Sebab, dia menjamin tidak ada calon pemimpin yang sempurna di segala bidang.
Baca Juga: Kabar Baik! Bank Muamalat Kini sedang Menyediakan Banyak Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate