- Bakal calon Wali Kota Padang, Fadly Amran, Senin 24 Juni 2024, bertemu dengan para tokoh organisasi angkutan darat (organda) dan tokoh-tokoh perhubungan dan koperasi.
Pertemuan ini menguak berbagai permasalahan krusial dalam pengelolaan perhubungan di Kota Padang, yang perlu segera dibenahi demi tercapainya sistem perhubungan yang efisien, menguntungkan masyarakat, dan menyejahterakan para pengusaha angkutan kota (angkot).
Para tokoh organda dan koperasi menyuarakan keluhan mereka terkait kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perhubungan.
Hal ini menyebabkan berbagai kebijakan dan program yang tidak terintegrasi dengan baik, sehingga berakibat pada inefisiensi dan ketidaktercapaian tujuan yang diinginkan.
Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan perhubungan juga menjadi sorotan utama. Para pengusaha angkot mengeluhkan minimnya informasi dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dan kekecewaan terhadap sistem yang ada.
Salah satu isu yang paling disorot adalah permasalahan monopoli Trans Padang. Sistem pengelolaan Trans Padang yang saat ini hanya dipegang oleh satu operator saja dikhawatirkan dapat menghambat terciptanya persaingan yang sehat dan merugikan para pengusaha angkot di kito Tangah.
Ketidakadilan ini dikhawatirkan dapat memicu aksi demo dari para pengusaha angkot, seperti yang disampaikan oleh Syamsyuar Yakub, Ketua Kelompok PT Koto Tangah.
Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M., anggota DPR RI terpilih, mengingatkan Syamsyuar Yakub, Ketua Kelompok PT Koto Tangah. "Pak Haji, kita di Sumatera Barat berduka, jangan demo, cari solusi yang terbaik," pesan Shadiq Pasadigoe.
Syamsyuar juga menegaskan bahwa para pengusaha angkot menginginkan sistem yang adil dan transparan, di mana mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.
Fadly Amran, dalam pertemuan ini, menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan aspirasi dan bekerja sama dengan semua pihak untuk membangun perhubungan Padang yang lebih baik. Ia memahami keresahan para pengusaha angkot dan berjanji untuk menegakkan aturan dan mengedepankan azas keterbukaan dalam pengelolaan perhubungan.
"Kalau tidak menguntungkan, tentu pemerintah harus hadir. Kita harus pikirkan jalur-jalur mana yang efisien dan menguntungkan masyarakat," ujar Fadly Amran.
Fadly Amran juga menegaskan bahwa pengelolaan perhubungan tidak boleh lepas dari industri dan harus mengutamakan efisiensi serta keuntungan bagi masyarakat. Ia ingin menciptakan sistem perhubungan yang adil dan transparan, di mana semua pihak dapat terlibat dan mendapatkan manfaat.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa Fadly Amran memahami permasalahan perhubungan di Kota Padang dan memiliki komitmen untuk menyelesaikannya. Ia mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organda, dan pengusaha angkot, untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik.