bdadinfo.com

Pusat Data Nasional Indonesia Kebobolan, Hacker Minta Tebusan Uang Rp 131 Miliar - News

Ilustrasi - Pusat Data Nasional.

Hacker yang meretas Pusat Data Nasional Indonesia meminta uang tebusan sebesar Rp 131 Miliar.

Pada postingan akun instagram @folkative yang telah dilihat ratusan ribu orang tersebut mengundang banyak protes akan kelalaian Pusat Data Nasional Indonesia.

Pada postingan tersebut dengan caption “A hacker who hacked the National Data Center has asked for IDR 131 billion. The government assured that no citizens data would be leaked from this hack and the citizens’ data would still be safe. Furthermore, the government also affirmed that they will not be paying the hacker the amount of money requested and is now taking action to fix the data center. What do you think?,".

Baca Juga: Text About Galang and Friends, Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 44 Section 3 Kurikulum Merdeka

“Seorang hacker yang meretas Pusat Data Nasional meminta uang sebesar Rp 131 miliar. Pemerintah memastikan data warga tidak akan bocor dari peretasan ini dan data warga akan tetap aman. Lebih lanjut, pemerintah juga menegaskan bahwa mereka tidak akan membayar sejumlah uang yang diminta kepada peretas dan kini mengambil tindakan untuk memperbaiki pusat data. Bagaimana menurutmu? tulis akun instagram @folkative dengan terjemahan Indonesia (6/28/2024).

Pada postingan tersebut banyak netizen yang kecewa karena kelalaian tersebut dan beranggapan ini juga merupakan hal yang berbahaya.

“Reward yang diberikan ke bug Hunter yang dapetin celah di pemerintahan cuman di kasi sertifikat doang, makanya banyak anak muda Indonesia yang pakar siber males ngebantu pemerintahan buat ngamanin sistem mereka, buang" waktu doang,akhirnya semua pada lari ke platform bug bounty buat ngamanin perusahaan luar negeri, setidaknya disana mereka lebih ada harganya,” tulis @porenjesmera's.

Baca Juga: Deolipa Tegaskan Ayah Pegi Tak Bisa Disebut Pelaku Obstruction of Justice Kasus Vina Cirebon, Ini Kata Netizen

“Memutuskan untuk mengumumkan serangan ransomware ke publik punya risiko reputasi pemerintah memburuk, pelaku (kalo ada) merasa puas, informasi sensitif bocor, dan kepanikan publik. Sebaiknya, pemerintah mempertimbangkan untung ruginya dengan cermat sebelum mengumumkan. Terkadang, lebih baik diam dan fokus memperbaiki masalah serta meningkatkan keamanan. Kalau pun harus mengumumkan, sampaikan informasi secukupnya saja. Bisa jadi timbul rumor baru, ada skenario lain terkait PDN down, misalnya terkait imigran yang masuk dengan leluasa dan tidak terkontrol,” tulis @aansetianto.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat