- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan banyak oknum di tingkat rukun warga (RW) hingga kelurahan tak memberikan data sesuai mengenai bantuan sosial (bansos).
"Banyak kasus di masyarakat di mana ketua RW atau kepala desa dikeroyok oleh warga karena tidak mendaftarkan namanya," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Ia mengungkapkan terdapat banyak oknum yang ingin menerima bansos meskipun tergolong dalam kategori mampu.
Baca Juga: Mensos Risma Beberkan Banyak Masyarakat Penerima Bantuan adalah Orang Mampu
Bahkan ada warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima bantuan sama sekali akibat terdapat oknum yang menyalahgunakan namanya.
"Akhirnya kami harus menidaklayakkan (mencoret, red.) 5,8 juta calon penerima bansos yang tidak sesuai kriteria," lanjutnya.
Ia mengatakan apabila secara data dari bawah sudah benar, maka pusat tak perlu lagi melakukan pendataan ulang.
Baca Juga: KPK Berikan Penjelasan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Kemensos: Sudah Sita Barang Elektronik
Dari sini ia berharap bahwa dengan adanya sertifikat ISO terkait dengan sistem manajemen keamanan data Kemensos, upaya asesmen calon penerima manfaat dapat dipermudah.
Selain itu, verifikasi dapat dilakukan secara lebih lengkap dengan memverifikasi masing-masing calon penerima manfaat sesuai NIK, nomor KK, bahkan hingga nomor kepegawaian dan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan calon penerima manfaat bukan berasal dari golongan yang memiliki pekerjaan tetap.