JAKARTA, - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyambut baik kesiapan PLN menjadi BUMN yang membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
"Saat ini Indonesia sangat membutuhkan sumber energi yang bersih dan murah agar harga keekonomiannya kompetitif," kata ahli nuklir itu kepada media ini, Rabu (15/12/2021).
Menurut Mulyanto, energi nuklir sebagai salah satu sumber energi baru dan terbarulan (EBT) dan dapat menjadi opsi yang menarik. Karena bisa menjadi pembangkit based load (beban dasar) menggantikan PLTU (pembangkit listrik batubara) di samping sumber air dan matahari.
Dia menilai, dari sisi kemampuan, SDM, Indonesia sudah terlatih dalam mengoperasikan reaktor nuklir baik yang ada di Yogyakarta, Bandung maupun Puspiptek Serpong di bawah pengelolaan BATAN yang saat ini dilebur ke dalam BRIN.
Baca Juga: Energi Bersih Jadi Primadona, 28 Perusahaan Besar Teken Kontrak Pembelian Layanan REC PLN
"Karenanya dengan tambahan sedikit pelatihan diperkirakan mampu mengelola PLTN," kata lulusan doktor nuklir Jepang itu.
Untuk itu, Mulyanto meminta, kelembagaan nuklir ini perlu diperkuat. Pertama, kembalikan BATAN sebagai badan penyelenggara ketenaganukliran yang mandiri, sesuai dengan amanat UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran. Tidak seperti sekarang yang dilebur ke dalam BRIN.
Kedua, pemerintah perlu membentuk Nuclear Energi Programme Implementation Organization (NEPIO) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini berfungsi secara khusus untuk mempersiapkan pembangunan dan pengoperasian PLTN yang pertama.
"Karena bersifat lintas lembaga dan lintas sektor, persiapan pembangunan PLTN membutuhkan organisasi pelaksana semacam ini, agar komprehensif dan fokus. Pengalaman berbagai negara dalam pembangunan PLTN pertama mereka menunjukkan urgensi adanya lembaga semacam NEPIO ini," jelas Mulyanto.
Sebelumnya PLN menyatakan siap menerima amanah Pemerintah dalam pembangkit listrik energi nuklir sesuai program pengembangan energi bersih. Menurut perhitungan PLN, listrik nuklir baru muncul dalam simulasi supply-demand listrik pada tahun 2038.
Pernyataan Dirut PLN yang disampai dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI tentang RUU EBT, Selasa, (14/12/2021) sangat menyakinkan. (*)