News - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
FGD membahas pengelolaan wilayah perbatasan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senin (28/3/2022).
Nono Sampono menjelaskan, kegiatan itu adalah upaya bersama untuk membangun wilayah perbatasan, sekaligus untuk memperkuat ketahanan nasional.
Sebab ia menilai, sampai saat ini wilayah perbatasan di Indonesia masih bermasalah.
Hal ini terlihat kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan yang masih rendah. Di sisi lain, pulau terluar juga sangat rawan dengan kejahatan.
Nono Sampono juga menekankan pentingnya upaya penegakkan hukum dan penjagaan wilayah keamanan di perairan Indonesia.
Salah satunya adalah dengan membentuk lembaga coast guard yang memimpin dalam penjagaan keamanan perairan Indonesia.
"Semua negara sudah punya coast guard, cuma tiga negara yang belum, Timor Leste, Brunei, dan Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara dengan perairan yang luas. Ke depan, kami akan melakukan revisi terbatas UU Kelautan terkait hal itu," ucap Nono.
Lebih lanjut Nono Sampono menyampaikan tentang konsepsi pengamanan dan pengawasan kegiatan dilandas kontinen Indonesia.
Dikatakannya, landas kontinen sebagai hak berdaulat Indonesia, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasional Indonesia sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar implementasi kepentingan nasional Indonesia di laut.
Adapun urgensi dari perubahan undang-undang sebelumnya diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan klaim atas landas kontinen di atas 200 mil laut, pelaksanaan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen Indonesia dengan negara tetangga.
“Supaya negara lain bisa mengakui hak-hak kita di laut, maka dari itu kami dari DPD RI mendorong agar RUU ini segera dapat dituntaskan oleh DPR RI menjadi UU,” katanya.
Sementara itu Ketua Komite I DPD RI DPD RI Fachrul Razi meminta agar pemerintah lebih memperhatikan wilayah perbatasan sebagai salah satu aspek penting dalam penegakkan pertahanan-keamanan terkait kedaulatan negara.