- Pemerintah Presiden Joko Widodo akan berakhir Oktober 2024, pekerjaan rumah proyek jalan tol, khususnya Jalan Tol Trans Sumatera alias JTTS dipastikan tidak akan nyambung secara total, mengapa dan bagaimana kisahnya?
Jalan Banda Aceh Sigli sepanjang 74 KM ini merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim pada pagi hari ini saya resmikan.
jalan tol Bengkulu Tabah penanjung di Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim jalan tol Kayu Agung Palembang Keramasan saya resmikan pagi hari ini
Meskipun bayar jalan tol kan bayar kita minta ini biar bisa dilihat dan juga dinikmati masyarakat awal-awal ini. Sampai akhir tahun Tolong jangan dipungut dulu.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan jalan tol Palembang Indralaya seksi 1 Palembang pamulutan dan Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim jalan tol Binjai Langsa seksi 1 Binjai Stabat saya resmikan.
Demikian beberapa cuplikan peresmian beberapa tol oleh presiden Jokowi. Proyek jalan tol yang tidak akan nyambung di tahun 2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2024.
Baca Juga: Jawa Tengah Paling Mendidih! Ini 10 Wilayah Indonesia Terpanas di Awal Oktober 2023 Menurut BMKG
Setelah meninggalkan jabatannya Presiden Jokowi masih menyisakan jalan tol Trans Sumatera yang belum selesai alias dipastikan tidak nyambung di tahun 2024.
Berdasarkan data badan pengelola jalam tol BPJT monitoring Juni 2023 masih ada sejumlah pekerjaan nanti di beberapa ruas proyek misalnya seksi Prabumulih Muara Enim sepanjang 54,6 KM yang progres pembebasan lahannya baru 19%.
Dengan realisasi konstruksinya pun baru berjalan 8,7% seksi Prabumulih Muara ini merupakan bagian dari ruas Simpang Indralaya Muara Enim selain seksi tersebut.
Ada juga seksi Simpang Indralaya Prabumulih yang sudah menerima sertifikasi like operasi pada tanggal 7 Juli 2023.
Baca Juga: Bombastis! Rayakan HUT ke-25 Bank Mandiri Gelar Mandiri Karnaval 2023
Dan akan diresmikan beroperasi setelah terbitnya keputusan Menteri PUPR luas ini memakan biaya investasi 24,7 triliun dan biaya konstruksi 15,68 triliun.