– Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok tengah diperbincangkan di jagat maya.
Pasalnya gaji Ahok di BUMN Pertamina ini digadang-gadang mencapai miliaran rupiah.
Gaji Ahok ini kerap menuai kritikan, mulai dari para pengguna media sosial (netizen), sampai Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Baca Juga: Jangan Salah Lagi, Berikut Perbedaan Magang, Freelance, dan Part Time, Fresh Graduate Wajib Tahu!
Mulyanto meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit struktur gaji Ahok beserta tunjangannya.
Kata Mulyanto seperti dikutip dari situs resminya pakmul.id, ia juga menambahkan bahwa Pertamina perlu melakukan klarifikasi atas hal ini.
“Pertamina juga sebaiknya mengklarifikasi pemberitaan mengenai gaji Komisaris Utama Pertamina yang viral di medsos dan media massa lainnya. Apa benar gaji Ahok dan anggota komisaris lainnya sebesar Rp8,3 miliar. Kalau berita ini benar maka sungguh ironis sekali,” ujarnya.
Baca Juga: Bandara Kertajati Terbuka untuk Dunia: Mendukung Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Regional
Mulyanto berpendapat bahwa gaji yang diterima oleh Komisaris dan Direksi Pertamina ini sangat tidak sesuai dengan pencapaian yang dilakukan.
Salah satunya adalah langkanya gas melon 3 kg yang sedang terjadi di beberapa wilayah belakangan ini.
Ia juga berpendapat bahwa kekayaan alam seharusnya digunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat, dan jangan sampai dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan.
“Ini melukai rasa keadilan kita, di tengah masyarakat yang kesulitan karena kelangkaan gas melon 3 kg bersubsidi, serta harga BBM yang kembali merangkak naik,” tuturnya menambahkan.
Di samping itu, Pertamina kini telah memberikan klarifikasi terkait berita tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso telah buka suara mengenai hal ini. Ia menjelaskan: