- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengambil beberapa langkah ambisious dalam rencana mempercepat transportasi dan mengendalikan deforestasi untuk menciptakan sebuah kota yang berkelanjutan.
Dalam sebuah diskusi bertajuk “Realizing Net Zero Emissions: Indonesia’s Capital City” di COP28, Dubai, Mirna Asnawati Safitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN menegaskan komitmen untuk menerapkan moratorium perizinan sawit dan tambang.
Langkah ini diambil untuk mengatasi deforestasi yang terjadi, terutama di wilayah hutan IKN yang sebelumnya terdegradasi menjadi industri ekstraktif.
OIKN menetapkan kebijakan moratorium perizinan tersebut dengan fokus pada upaya reforestasi.
Mereka berkomitmen bahwa 65 persen dari luas wilayah IKN akan dijadikan hutan tropis hanya sekadar mengurangi emisi.
Tetapi, mereka juga ingin menjadikan nusantara sebagai kota yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Baca Juga: Prabowo vs Ganjar, Afrimadona Populi Center: Anies Baswedan yang Justru Diuntungkan
Upaya moratorium perizinan ini akan terdokumentasikan dalam Nature-Positive plan sebagai bagian dari Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC).
Hal ini bertujuan untuk menciptakan hutan yang asri dengan biodiversitas yang lebih baik.
Pada COP28, OIKN telah meluncurkan Nusantara RLDC, sebuah peta jalan untuk mengubah IKN sebagai kota zero emisi atau bahkan negatif pada tahun 2045.
Selain itu, mereka juga akan menggunakan solusi berbasis alam untuk mengatasi isu air yang sering muncul di wilayah nusantara.
Pungky Widiaryanto, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN, menegaskan bahwa fokus mereka bukan hanya pada pengurangan emisi tetapi juga menjadikan nusantara sebagai kota yang tangguh terhadap perubahan iklim.