- Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengusulkan perubahan konstitusi yang akan mengklasifikasikan Korea Selatan sebagai 'negara musuh nomor satu', mengakhiri komitmen sebelumnya untuk menyatukan Semenanjung Korea.
Dalam pidato di hadapan majelis rakyat tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un menyatakan ketidak percayaannya, bahwa unifikasi masih mungkin tercapai.
Kim Jong-un juga menuduh Korea Selatan berupaya merombak rezim dan memperjuangkan unifikasi secara tersembunyi.
Pernyataan Kim ini mencerminkan kemunduran hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang sejak gencatan senjata pada tahun 1950-1953 belum mencapai perjanjian damai.
Meskipun menegaskan bahwa Korea Utara tidak menginginkan perang, Kim menekankan bahwa mereka tidak akan menghindarinya jika perang harus terjadi.
Kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa negara tersebut akan menutup tiga lembaga yang mengawasi unifikasi dan pariwisata antar-Korea, yaitu Komite Reunifikasi Damai, Biro Kerjasama Ekonomi Nasional, dan Administrasi Pariwisata Internasional Mount Kumgang.
"Pernyataan ini menandai konfrontasi akut di Semenanjung Korea antara dua negara yang paling bermusuhan dan yang sedang berperang," kata Kim Jong-un di hadapan majelis rakyat tertinggi Korea Utara, seperti dilaporkan oleh KCNA, Selasa, 16 Januari 2024.
Kim menegaskan bahwa reunifikasi dengan Republik Korea (nama resmi Korea Selatan) tidak akan pernah terwujud.
Baca Juga: Persiraja Jadikan PSIM Sebagai Tolak Ukur, Gidong: Menakar Sejauh Mana Kemampuan Kami untuk Menang
Menanggapi hal ini, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, merespon pidato Kim dengan mengecamnya sebagai tindakan yang 'anti-nasional' karena mengklasifikasikan Korea Selatan sebagai negara musuh Korea Utara.
Yoon juga mengecam peluncuran rudal dan latihan tembak baru-baru ini oleh Korea Utara, di dekat perbatasan laut kedua negara yang sudah bersitegang selama ini.
Presiden Yoon Suk Yeol juga memperingatkan bahwa provokasi semacam itu akan mendapat pembalasan yang berlipat ganda.
Beberapa analis menduga bahwa dengan menyatakan Korea Selatan sebagai musuh terbesarnya, Korea Utara mungkin berusaha membenarkan potensi penggunaan senjata nuklir dalam konflik di masa depan.