- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adakan acara temu media dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2024 pada tanggal 18 Maret 2024, dengan tema "Imunisasi Lengap, Indonesia Kuat".
Kegiatan tersebut diunggah dalam akun YouTube resmi Kemenkes RI dan dihadiri oleh tiga pemateri yaitu Dr. Prima Yosephine, MKM selaku Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A selaku Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Doter Anak Indonesia (IDAI), dan Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Sp.A selaku Ketua Komnas KIPI, serta rekan-rekan jurnalis.
Pekan Imunisasi Dunia merupakan suatu hari peringatan yang dibuat oleh World Health Assembly (WHA) sejak tahun 2012 dan telah dilaksanakan oleh 180 negara menurut Kemenkes.
Menurut Kemenkes, diadakannya Pekan Imunisasi Dunia bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media tentang penntingnya imunisasi dalam mencegah berbagai penyakit.
Direktur Pengelolaan Imunisasi menyampaikan, Kemenkes telah mengeluarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan pentingnya imunisasi yang berhak diterima oleh bayi, anak-anak, hingga orang dewasa yang tertuang pada pasal 44 ayat 2 dan 3, pasal 86 ayat 1, dan pasal 89 ayat 1(f).
Ia menambahkan, program imunisasi masuk ke dalam transformasi kesehatan layanan primer, artinya program ini memiliki tugas yang besar dalam menanggulangi dan mencegah penyakit-penyakit berbahaya.
Baca Juga: Sebanyak 34 Miliar Selfie Diambil Tiap Tahunnya: Hiburan atau Kecanduan?
Dr. Prima Yosephine, MKM menyebutkan, Kemenkes telah menambah tiga jenis antigen seperti imunisasi pencegahan pneumonia, imunisasi pencegahan diare pada bayi dan anak, serta imunisasi untuk mencegah kanker seviks yang akan diberikan pada remaja wanita usia 11-12 tahun.
Menurutnya, program perluasan imunisasi ini diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh wilayah di Indonesia.
Diperlukan peran pemerintah daerah setempat dan dilengkapi dengan hasil analisa pemantauan agar penerima imunisasi tepat sasaran.
Baca Juga: Rapor Korupsi Triliunan di LPEI: Langkah Tegas Sri Mulyani Menuju Kejaksaan
Tidak lupa dengan ketersediaan tenaga kesehatan daerah setempat yang nantinya akan ditugaskan sebagai pengelola program imunisasi di daerahnya.
Hal tersebut juga akan menjadi PR bagi pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam mengejar kualitas tenaga kesehatan.