- Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN) telah menimbulkan perdebatan sengit di antara anggota DPR.
Dalam pertemuan yang diadakan pada Selasa, 19 Maret, anggota Komisi II DPR dari fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya, menyuarakan keraguan atas urgensi pembangunan gedung baru tersebut yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025.
Wahyu menyoroti apakah benar-benar diperlukan memindahkan lokasi DPR ke Kalimantan Timur dalam waktu dekat.
Baca Juga: Miris! Petugas Damkar Jakarta Timur Diduga Cabuli Anak, Mantan Istri Ambil Langkah Hukum
"Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar perlu? Bukankah lebih bijaksana jika kita tetap memprioritaskan hal-hal lain yang lebih mendesak?" ujarnya kepada wartawan.
Dia menegaskan bahwa alih-alih menolak, DPR hanya ingin memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan bijaksana, mempertimbangkan berbagai infrastruktur lain yang juga perlu dibangun terlebih dahulu.
Menurut Wahyu, ada banyak infrastruktur lain yang lebih mendesak untuk dibangun di IKN, seperti jalan, saluran pembuangan limbah, dan jembatan.
Baca Juga: Veneer Gigi Sebabkan Bau Mulut? Jangan Sembarangan, Ini Hal yang Harus Diperhatikan sebelum Pasang
"Apalagi jika hanya untuk pertemuan, itu bisa diadakan di gedung DPR di Jakarta atau di kantor kementerian terkait di IKN nanti," tambahnya.
Pertanyaan besar yang diajukan Wahyu adalah apakah pembangunan gedung DPR di IKN benar-benar mendesak.
Dia berpendapat bahwa dengan tetap beroperasi di Jakarta, akan ada efisiensi dari segi anggaran negara.
"Jadi urgensi apa yang membuat DPR meminta prioritas untuk membangun gedung di sana? Jika hanya untuk pertemuan, bukan? Pertemuan juga bisa dilakukan melalui zoom, seperti yang kita lakukan saat kondisi COVID-19 kemarin," tandasnya.
Baca Juga: Penting untuk Masyarakat, Inilah 4 Cara Jitu Supaya Terhindar dari Kejahatan Digital
Dalam pandangan Wahyu, ada banyak cara efektif lain untuk melaksanakan tugas-tugas DPR tanpa harus bergegas membangun gedung baru di IKN.
Dengan pertimbangan ini, perdebatan tentang langkah terbaik bagi DPR untuk masa depannya masih terus berlanjut.***