KOTA PADANG PANJANG, - Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor selama 14 hari, yakni terhitung 26 Mei-7 Juni mendatang.
Kebijakan ini diputuskan lantaran sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang perlu penanganan cepat, berkordinasi dengan BNPB dan berbagai pihak.
“Ada sejumlah pekerjaan yang mesti diselesaikan. Seperti infrastruktur, normalisasi sungai, akses jalan asrama yang putus di SMA N 1 Sumbar,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota, Winarno, Minggu (26/5/2024).
Baca Juga: Catat Tanggalnya, Pesona Hoyak Tabuik Kota Pariaman Digelar 7-21 Juli 2024
Kondisi saat ini, ujar Winarno, semua pengungsi yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin sudah kembali ke rumah masing-masing. Untuk rumah yang rusak berat dan perlu relokasi menunggu verifikasi dari BNPB. Adapun 4 KK rumah rusak berat, sudah disewakan rumah oleh Pemko.
Sementara itu, terkait jalan di SMA N 1 Sumbar di Kelurahan Sigando, katanya, perlu koordinasi dengan provinsi terkait pembangunan jembatan yang lebih kokoh.
“Sekarang jembatan kayu kecil. Anak sekolah di situ merasa was-was. Jadi kita berharap Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti ini,” tuturnya.
Dikatakannya lagi, kedepan bakal ada pemasangan Early Warning System (EWS) atau peringatan dini di tiga titik sungai oleh BMKG. “Dengan pemasangan EWS hendaknya bisa mengurangi risiko korban bencana banjir bandang atau lahar dingin,” ucapnya.
Rakor bersama BNPB dilakukan secara daring dengan sejumlah daerah terdampak. Selain diikuti Pemko Padang Panjang, juga diikuti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Ir. Joko Widodo.
Presiden memerintahkan melakukan normalisasi sungai, memasang EWS di sungai guna memberikan peringatan dini bencana, domilisi material batu andesit besar di sungai maupun di daerah yang tertimpa galodo, dan pembangunan sabo dam yang ditargetkan delapan titik tahun ini. ***