- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugnan Anak (KemenPPA) memberikan penghargaan Kategori Utama Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 untuk Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada Sabtu, 22 Juli 20223.
Dalam peringatan Hari Anak Nasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga memberikan langsung Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 kepada Wakil Bupati Siak, Husni Merza di Semarang.
Penghargaan KLA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan menjadi semangat untuk bekerja lebih keras dalam melindungi kelompok anak dan memastikan pemenuhan haknya.
Baca Juga: DisdukCapil Pesisir Selatan Mulai Terapkan Aplikasi SIAK Terpusat
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga juga berharap, bagi daerah yang belum berhasil meraih penghargaan dapat segera berbenah dan merealisasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kebijakan program.
Total ada 360 Kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Ada 3 kategori penghargaan KLA ini, yaitu 19 Kategori Utama, 76 kategori Nindya dan 130 kategori Madya, serta 135 kategori Pratama.
Baca Juga: Dharmasraya Siap Laksanakan SIAK Terpusat 2022
"Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan suatu bentuk apresiasi kami atas segala komitmen dan keseriusan para gubernur, bupati, walikota, dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga.
Ia melanjutkan, setiap negara ikut mewajibkan untuk memenuhi semua hak anak, melindungi anak, dan menghargai pandangan anak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan.
Provinsi Riau tidak hanya tahun ini saja mendapatkan penghargaan KLA, pada tahun-tahun sebelumnya juga berhasil mendapatkan penghargaan.
Pada tahun lalu, sebelas kabupaten/kota di Provinsi Riau meraih anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Kabupaten/Kota yang layak anak harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah juga masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota untuk upaya transformasi konvensi Hak dan dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan.***