bdadinfo.com

Warga Parit Malintang Ngamuk Segel Kantor Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur Dicap PHP - News

Ilustrasi warga segel kantor Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur (Ist)

- Sosok Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur sedang jadi sorotan publik. Itu lantaran dirinya dianggap ingkar janji alias pemberi harapan palsu (PHP).

Sebagaimana diketahui, ratusan warga Desa Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sempat menggeruduk kantor bupati pada Senin 31 Juli 2023.

Sejumlah warga yang kesal kemudian menyegel ruang kerja Bupati Padang Pariaman dan ruang Sekda yang letaknya bersebelahan.

Baca Juga: 11 Tahun Berkuasa di Kabupaten Termiskin Sumbar, Ternyata Ini Target Yudas Sabaggalet Berikutnya

Penyegelan ini dilakukan sejumlah warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah di area kantor bupati.

Aksi penyegelan dilakukan karena mereka kecewa dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dianggap ingkar janji pada setiap kesepakatan yang telah dilakukan.

Adapun kesepakatan yang dimaksud adalah penentuan batas tanah kantor bupati dengan tanah milik masyarakat yang tak jelas di mana letaknya.

Baca Juga: Tega! Bantuan Stunting Numpuk di Gudang Sumbar saat Kasusnya Tinggi, Warganet: Kebanyakan Penjahat

Atas dasar itulah, ratusan warga datang untuk menagih janji pemerintah daerah yang menurutnya akan menentukan patok batas tanah pada hari Senin, lalu.

Namun sayangnya, bupati tak ada di kantor. Warga yang kesal kemudian menyegel ruang kerja orang nomor satu di Kabupaten Padang Pariaman itu dengan secarik kertas.

"Ini adalah bentuk kemarahan masyarakat, karena janji-janji terus dan tidak sopan tidak membalas surat masyarakat," kata Hendri salah satu warga yang berunjuk rasa dikutip dari channel YouTube Indosiar.

Baca Juga: Nerusin Suami Jadi Bupati di Pulau Sumatera, Mamah Muda Ini Punya Aset Bombastis

Sementara itu, menurut Sekda Padang Pariaman, Rudy Rilis, ini hanyalah masalah komunikasi saja. Ia menganggap, pemda tidak pernah mennyebut bakan melakukan tunjuk batas.

"Ya yang dikatakan ingkar janji kan hanya mis komunikasi. Pemda dianggap bahwasanya hari ini melaksanakan patok batas. Tapi setelah kami telusuri bersama Kepala Dinas DLHK, yang mngatakan patok batas tidak ada," katanya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat