- Setelah beberapa hari setelah demonstrasi di Jorong Pigogah, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, yang berasal dari Masjid Raya Sumbar di Padang, Gubernur Mahyeldi beserta jajaran Forkopimda Sumatera Barat mengunjungi langsung Pasaman Barat pada hari Selasa (08/08/2023).
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk membahas solusi terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk memastikan keselamatan penduduk serta para demonstran yang telah kembali ke Jorong Pigogah.
Saat pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat Jorong Pigogah sudah dapat kembali beraktivitas dalam lingkungan yang aman dan kondusif.
"Berdasarkan data yang kami peroleh, kami merasa bersyukur bahwa situasi di Pigogah tetap aman dan kondusif. Kami akan terus mengawasi situasi ini agar masyarakat dapat melanjutkan aktivitasnya dengan keamanan dan kedamaian yang terjaga," kata Gubernur Mahyeldi dari situs Pemprov Sumbar.
Gubernur Mahyeldi melanjutkan dengan menyatakan bahwa pemerintah provinsi bekerja sama dengan kepolisian telah memiliki informasi mengenai individu atau kelompok yang mengancam keamanan masyarakat.
Jika ada tindakan yang melanggar hukum, pihak kepolisian akan bertindak untuk menegakkan hukum.
"Apabila terdapat warga yang menghadapi ancaman atau situasi melanggar hukum, maka tim penegak hukum bersama pemerintah daerah akan mengambil tindakan," kata Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi juga memastikan bahwa masyarakat dijamin dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan hasil panen dari kebun masyarakat dapat dijual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengenai tuntutan masyarakat yang diungkapkan dalam aksi unjuk rasa pekan lalu.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa Tim Terpadu dari Pemerintah Provinsi Sumbar bersama dengan pihak Forkopimda dari tingkat provinsi dan kabupaten terus melakukan evaluasi secara mendalam untuk menemukan solusi yang tepat untuk semua permasalahan yang dihadapi.
Baca Juga: Komplotan Perampok Bersajam Kembali Guncang Bukittinggi, Pelaku Gasak Tas Berisi Uang
"Setiap proyek pembangunan seharusnya mampu memberikan dampak positif yang maksimal bagi penduduk Sumatera Barat," kata Mahyeldi.
Dalam kesempatan serupa, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengklarifikasi bahwa pengembalian warga yang ikut serta dalam aksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tanpa adanya tekanan.