- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan pendapatnya bahwa usulan penghapusan setingkat gubernur itu.
Mardani Ali Sera menilai fokus dari munculnya usulan itu untuk memperjelas kembali bagaimana caranya agar otonomi daerah dapat berjalan dengan efektif.
Bahkan, Mardani Ali Sera mengungkapkan lagi bahwa ide tersebut sangat mengejutkan, tapi menarik juga untuk didiskusikan secara saksama.
Baca Juga: Everton berhasil menang melawan Arsenal di kandang, Efek Jorginho Bergabung?
"Idenya saya sebut mengejutkan, tetapi menarik untuk didiskusikan. Karena fokusnya kalau buat saya gimana cara agar otonomi daerah ini bisa betul-betul efektif," kata Mardani Ali Sera, dikutip dari laman DPR RI pada Minggu, 5 Februari 2023.
"Karena sekarang ini antara pusat, provinsi, kabupaten, kota ada ketidaklarasan," tambahnya.
Sebelumnya, politisi F-PKS ini melakukan kunjungan ke Sabang, lalu menemui ada pembangunan pelabuhan oleh pemerintah pusat, tapi tak didukung oleh infrastruktur jalan menuju pelabuhan oleh pemerintah provinsi sehingga terbengkalai.
Baca Juga: Bertanding dengan 10 Pemain, Manchester United Mampu Kalahkan Crystal Palace dengan Skor 2-1
Hal itu sangat disayangkan Mardani karena uang-uang negara menjadi terbuang akibat ketidaklarasan antara pemerintah pusat dan provinsi.
Mardani pun menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Kemudian, ia menyampaikan bahwa jika kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 periode maka dikhawatirkan terjadi fenomena pemerintah yang korup.
Baca Juga: Kalah Lagi, Liverpool Dipencundangi Wolverhampton dengan Skor Telak 3-0
"Kami berpendapat yang sekarang masih cukup akomodatif 6 tahun bisa dipilih 3 periode. Karena kalau 9 tahun ada istilah Power Tend to Corrupt kasihan teman-teman kepala desa," jelas legislator Dapil DKI Jakarta I ini.
"Kita, tuh, bukan ingin membangun kepala desa, kita ingin membangun desa atau desa yang membangun, sehingga sirkulasi kepemimpinan wajib ada dan berikan hak kepada warga desa," sambungnya.