News - Beredar sebuah pesan melalui email dari alamat info@pajak.gov.id dan mencantumkan logo resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Email tersebut berisi informasi bahwa penerima mengalami kurang bayar pajak pada 2021, dan akan mendapatkan sanksi sebesar Rp 100.000 serta penonaktifan NPWP jika tidak melunasi kekurangan tersebut pada waktu yang telah ditentukan.
Pemeriksa dari cekfakta.com Evarizma Zahra Firdaus mengatakan berdasarkan hasil penelurusan, email tersebut palsu.
Baca Juga: Klaim Omzet MS Glow Rp 600 Miliar per Bulan, Juragan 99 Disentil Stafsus Sri Mulyani Terkait Pajak
"Ditjen Pajak RI melalui Twitter resminya, @DitjenPajakRI (#PajakKitaUntukKita) menulis klarifikasi bahwa email tersebut merupakan penipuan," katanya.
Kemudian pada cuitan tersebut juga dijelaskan bahwa surel dan domain situs web DJP yang asli hanya ada di pajak.go.id.
"Informasi serupa juga telah dibahas oleh situs berita merdeka.com dengan judul CEK FAKTA: Waspada Email Palsu Mengatasnamakan Ditjen Pajak," ujarnya.
Baca Juga: Viral Motor Matik Mati Pajak yang Pernah Ditumpangi Marc Marquez Dibanderol Rp 100 Juta
Menurutnya dengan demikian, pesan email yang mengatasnamakan Direktoral Jenderal Pajak (DJP) tersebut dikategorikan sebagai Konten Tiruan atau Imposter Content.
Sebelumnya Evarizma Zahra Firdaus mengatakan email palsu tersebut menerangkan bahwa calon korban penipuan kena denda untuk tiap bulan keterlambatan dan NPWP nya juga akan dinonaktifkan sementara.
"Sehubungan dengan pelaporan pajak individu tahun 2021 yang wajib Anda laporkan, Anda terhitung mengalami kurang bayar hingga surat ini diterbitkan. Untuk itu kami menghimbau Anda untuk segera melakukan konfirmasi ulang melalui tautan dan juga mengancam bagi NPWP yang tidak aktif maka tarif pajak akan lebih tinggi dari nilai pajak dengan NPWP," ujar pemeriksa fakta di cekfakta.com membacakan isi email palsu.