PADANG PANJANG, – Pemerintah Kota Padang Panjang ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Secara Nasional via Zoom Meeting, Rabu (13/9).
Kegiatan ini diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdako, Martoni. Menurut Martoni, rapat koordinasi yang dilakukan ini sangat berguna dalam penguatan APP guna mencegah terjadinya korupsi.
"Rakor ini akan menjadi suplemen sekaligus diharapkan menjadi booster terhadap penanganan potensi korupsi di Indonesia umumnya di Provinsi Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang Panjang," sebutnya.
Baca Juga: Terlanjur Terjerat Pinjaman Online Ilegal? Jangan Khawatir, Ini Tips Terbaik Mengatasinya
Komitmen mewujudkan pemerintah yang bersih, lanjutnya, merupakan komitmen bersama. Untuk itu, komitmen ini harus terus menerus diupayakan perwujudannya tanpa ada kata henti.
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, juga diikuti sejumlah pihak terkait seperti KPK serta Pemerintah Daerah se-Indonesia.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menghidupkan pengawasan internal di pemerintahan. Pasalnya, tugasnya penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pidana atau administrasi yang mungkin terjadi.
Baca Juga: Komitmen Berantas Pekat, Satpol PP Bukittinggi Kembali Amankan Dua Terduga PSK
"Semua pengawas internal harus dihidupkan. Pengawas internal adalah buffer zone yang utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran baik pidana maupun masalah administrasi," kata dia.
Tito mengungkap, APIP juga memiliki peran selain mengaudit masalah anggaran yaitu ada permasalahan mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.
"Kedua, mereka memiliki kelebihan, tidak hanya mengaudit masalah pidana, korupsi misalnya, tapi juga hal-hal lain yang nonpidana. Masalah mutasi, masalah perilaku anggota, kemudian masalah efisiensi anggaran dan lain-lain," ungkapnya.
Adapun pada acara tersebut Kemendagri turut mengundang pihak IPDN, STAN, dan terutama KPK. Hal itu agar ada kolaborasi untuk memperkuat pencegahan potensi pelanggaran pidana atau administrasi.