bdadinfo.com

Kementerian PUPR Kontrak Produk Dalam Negeri Senilai Rp2,09 Triliun untuk Dukung Pembangunan IKN - News

Kementerian PUPR telah mengontrak produk dalam negeri senilai 2,09 triliun dalam pameran Business Matching 2024 untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, melibatkan sektor konstruksi dan mitra seperti BUMN, dengan total anggaran 9,4 triliun rupiah yang masih berpotensi bertambah.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengontrak produk senilai 2,09 triliun dalam negeri selama pameran Business Matching 2024 yang digelar untuk mendukung pembangunan ibu kota baru, Nusantara. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, yang berasal dari sektor konstruksi, pada penutupan acara di Denpasar, Bali, Kamis lalu.

“Dari sektor konstruksi, kami saksikan penandatanganan Rp2,09 triliun dan ini akan terus meningkat sembari (pembangunan) jalan,” kata Agus.

Baca Juga: Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Capai 74,87%: Selesai pada Juli?

Total nilai kontrak tersebut masih berpotensi untuk bertambah, mengingat total anggaran senilai 9,4 triliun rupiah yang dialokasikan oleh Kementerian PUPR

Seperti yang dikutip dari YouTube Pers Lokal, penandatanganan kontrak pembelian produk dalam negeri tersebut melibatkan sejumlah mitra. 

Termasuk BUMN seperti PT Adikarya, PT Brantas Abipraya KSO, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya.

Baca Juga: Siap Menjadi IKN, Ini Dia Fokus Pembangunan Kalimantan Timur yang Semakin Maju dan Banyak Mega Proyek

Kerja sama ini bertujuan untuk membangun berbagai fasilitas, termasuk pembangunan bandara VVIP, gedung Sekretariat Presiden, dan jalan feeder di kawasan Ibu Kota Nusantara

Inisiatif ini menunjukkan bahwa produk dalam negeri telah memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek infrastruktur skala besar seperti pembangunan IKN.

Kementerian Perindustrian memfasilitasi kebutuhan produk lokal di kawasan Ibu Kota Nusantara melalui pameran ini, yang bertujuan untuk mendorong belanja pemerintah pusat.

Termasuk Kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan BUMN, untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri sebagai substitusi terhadap produk impor.

Pembangunan IKN sedang berlangsung dengan pesat, dan logistik serta kebutuhan lainnya untuk proyek tersebut menjadi fokus utama.

Perhatian ini diberikan oleh Kementerian, lembaga pemerintah, dan BUMN yang terlibat dalam pembangunannya.

Produk-produk dalam negeri yang dipasarkan dalam acara ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari konstruksi hingga alat kesehatan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat