- Kalimantan Timur menjadi perhatian seluruh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga menjadi perbincangan global saat Presiden telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan memastikan akan segera memindahkan Ibu Kota Negara pada tahun 2024.
Adapun lokasi/daerah yang dipilih menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia adalah sebagian wilayah di Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lagi di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Setelah melalui serangkaian pengkajian dan penelitian serta memenuhi persyaratan utama sebagai IKN baru Indonesia, selain luas areal, letaknya strategis.
Dan juga infrastruktur transportasinya darat, laut, udara sudah ada, kendati perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih optimal lagi, tekad telah bulat memilih lokasi IKN di PPU, Kalimantan Timur.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam suatu kesempatan mengungkapkan, pihaknya mempercayai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub).
Yang telah membantu merancang smart transportation – bagian yang sangat penting di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Smart transportation yang dimaksud Menhub akan mencakup moda darat, laut, dan udara, dengan prinsip mengembangkan yang sudah ada dan merancang yang belum ada.
Untuk moda transportasi darat, jelasnya lagi, akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan otomatisasi (autonomous) untuk angkutan bus.
IKN juga akan dilengkapi fasilitas umum mass rapid transit atau moda raya terpadu (MRT), ini menghubungkan langsung Bandara Sepinggan Balikpapan dengan lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Kemudian, lanjut Menhub, untuk pengembangan moda transportasi laut, akan menggunakan kapal otomatisasi untuk kapal penumpang dan barang, serta konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS).
Sedangkan untuk moda transportasi udara, ungkapnya lagi, pihaknya akan membangun bandara mengusung konsep aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
Semua moda transportasi di IKN tersebut akan terintegrasi lewat sarana darat, laut, udara, dan kereta api. Infrastruktur transportasi terintegrasi tersebut, lanjut Menhub, pembangunannya membutuhkan total pendanaannya mencapai Rp582,6 miliar untuk tahun anggaran 2022.
Karena terbatasnya ruang fiskal pendanaan oleh APBN, jelas Menhub, Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta atau badan usaha dan masyarakat turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).