- Kememterian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengumunkan rencana ambisius dalam memperbarui infrastruktur air minum sekitar Pelabuhan Internasional Kijing, Kalimantan Barat.
Anggaran sebesar Rp89,63 miliar sudah dialokasikan untuk pembangunan, meliputi pembangunan IPA baru, jaringan perpipaan yang efisien, dan bangunan pendukung.
Ini merupakan salah satu langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar, dengan fokus utama pada peningkatan akses air bersih dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Dilansir dari berbagai sumber, pada 26 Juni 2024, pada tahun 2025 direncanakan Instalasi Perpipaan Air minum (IPA) dengan kapasitas capai 100 liter per detik demi memenuhi kebutuhan di Pelabuhan Internasional Kijinh dan sekitarnya.
Menurut, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dari Dirjen Cipta Karya Johannes Wahju Kusumosusonto menyatakan bahwa pembangunan ini tidak hanya akan meingkatkan ketersediaan air minum.
Hal ini juga berpotensi untuk mendukung pengembangan kawasan secara keseluruhan termasuk pada revitalisasi infrastruktur seperti Waterfront Mempawah dan Istana Amantubillah Kesultanan Mempawah.
Baca Juga: Pemerintah Kota Pariaman Paparkan Expose Smart City pada Forum Smart City Tahun 2024 di Bali
Selain proyek IPA yang dijalankan, terdapat rencana lain untuk mendukung pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan instalasi pengolahan lumpu tinja.
Tentunya hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kebersihan di sekitar pelabuhan serta memenuhi standar sanitasi internasional.
Kabupaten Mempawah kini sudah mempunyai tujuh IPA yang tersebar di berbagai lokasi strategis, tetapi pelayanannya perlu ditingkatkan.
Perumdam Tirta Galaherang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan air minum dengan cakupan pelayanan yang masih mencapai 8,2 persen.
Kemudian Ketua Komisi V DPR RI, Lasarusm S.SOS, M.Si menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung lain seperti air bersih dan jalan yang baik untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di Pelabuhan Internasional Kijing.
Ia juga menambahkan bahwa perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sektor swasta untuk mencapai tujuan ini.