PADANG, — Bank Nagari kembali membuat terobosan baru untuk meningkatkan layanan pada nasabahnya. Kali ini, Bank Nagari bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi meluncurkan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan integrasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online dengan aplikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemko Padang, Senin (22/5) di Rumah Dinas Wali Kota Padang.
Pada acara yang juga dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Yusri, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dadang Arif Kusuma tersebut, Direktur Keuangan Bank Nagari Sania Putra mengatakan, penggunaan aplikasi SIPD ini tentunya terkoneksi langsung bersama Bank Nagari. Hal ini menjadi yang pertama di Provinsi Sumbar.
Ia menambahkan, implementasi kartu kredit pemerintah daerah ini sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Bagi bank RKUD yang belum memiliki izin kartu kredit, bisa melakukan co-branding dengan Bank Himbara. Dalam hal ini Bank Nagari bekerjasama dengan Bank Mandiri.
Dijelaskan, implementasi SIPD online sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dimana dalam pelaksanaan teknisnya mengalami beberapa perubahan, sehingga pada tahun 2023 baru bisa dilaksanakan oleh
Kemendagri, dan minggu lalu telah dilakukan tes operasional bagi Kota Padang di Pusdatin Kemendagri.
Baca Juga: PSSI bekerja sama dengan JFA, Erick Thohir: Mohon Doanya
“Kota Padang mendapat pujian menjadi yang paling siap dan paling cepat dalam melakukan tesnya. Alhamdulillah bulan Juni ini beberapa SKPD Kota Padang akan live dalam menggunakan SIPD Online tersebut,” jelasnya.
Sania mengungkapkan, SIPD ini bukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semata. Namun, sistem itu juga berperan dalam proses integrasi e-database, e-planning, e-monev, dan e-Reporting.
Selain itu, peran SIPD juga meliputi seluruh proses, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, monitoring, evaluasi program dan anggaran daerah, hingga pelaporan.
“Tentunya Bank Nagari siap mendukung hal ini dan Kemendagri juga mengatakan bahwa Bank Nagari sebagai satu-satunya BPD yang paling banyak melakukan koneksi ke satuan pemko dan pemkab di provinsi yang ada di Indonesia,” ujar Sania.
Lebih lanjut Sania menyampaikan, pengembangan sistem ini murni 100 persen dari internal Bank Nagari. Proses implementasi transaksi digital pemerintah daerah ini atau yang dikenal dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk Kota Padang sudah dilakukan sejak tahun 2020. Dimana 11 pajak daerah, dan e-retribusi Kota Padang menjadi piloting bagi Bank Nagari dalam menjalankannya.
Baca Juga: Pengurus KAMKA Bukittinggi dan Solok Resmi Dikukuhkan Ketua Umum KAMKA Sumbar
“Semua pembayaran pajak daerah sudah bisa dilakukan melalui channel digital Bank Nagari, seperti mobile banking, ATM yang berjumlah 328 unit, NCM dan Laku Pandai Bank Nagari dengan total agen aktif 607 user,” ungkapnya.
Upaya yang Bank Nagari lakukan tersebut tidak ada tujuan lain selain memberikan support kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar agar bisa meraih prestasi di kancah nasional. Hal ini terbukti dalam acara Rakornas TP2DD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dihadiri seluruh pimpinan bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat mendapat 4 (empat) penghargaan, dimana Kota Padang salah satunya meraih Peringkat III kategori Kota se-Indonesia dalam pelaksanaan transaksi digital daerah.
Wali Kota Padang Hendri Septa pada kesempatan itu mengatakan, integrasii aplikasi SP2D online dengan SIPD akan memperlancar pelaksanaan transaksi pencairan SP2D, mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari RKUD ke rekening tujuan dengan konsep real time online.
“Dengan demikian, diharapkan pelayanan semakin meningkat dan kinerja pengelolaan keuangan akan semakin membaik,” jelasnya.