- Masful, seorang jurnalis senior mengungkapkan bahwa banyak pejabat di Sumbar menerima fee proyek dari kontraktor baik besar maupun kecil.
Hal ini disampaikannya dalam sebuah acara diskusi di kanal Youtube PadangTV beberapa waktu lalu yang bertajuk Laporan Harta Kekayaan Pejabat Sumbar: Patuhkah? Jujurkah?
“Kita juga dengan kasat mata, mendengar berbicara dengan para kontraktor baik kecil maupun besar di Sumatera Barat ini. Tidak ada kontraktor yang tidak membayar fee kepada kepala daerah,” ucap Masful dikutip dari kanal Youtube PadangTV.
Baca Juga: Wali Kota Pariaman Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Desa Pungguang Ladiang
Baca Juga: Gak Ada Lawan, 3 Pemain Sepak Bola Asal Aceh Paling Sukses, Salah Satunya Miliki Tendangan Pisang
Dari keterangannya, fee tersebut bisa disalurkan baik secara lansung maupun tidak lansung melalui kaki tangan dari pejabat setempat.
Masful mengaku memiliki kedekatan dengan asosiasi kontraktor tersebut, dari keterangan mereka banyak yang mengatakan fee tersebut ada yang sebesar 5-10 persen setiap proyeknya.
“Tapi yang memintanya itu tidak lansung kepala daerah, tetapi ada kaki tangannya. Kaki tangan itu lah yang bermain, nanti baru disetorkan kepada kepala daerahnya,” jelas Masful.
Padahal banyak kepala daerah di Sumbar yang mengaku tidak ikut campur dalam urusan proyek. Namun dari keterangannya, urusan tersebut terletak di SKPD-nya masing-masing dan disetiap proyek itu ada orang yang memungutnya.
Bahkan dari penjelasannya, kebanyakan uang fee proyek dari kontraktor tersebut banyak dititipkan ke tokoh-tokoh emas yang ada di Padang hingga Pekabaru.
Dia pun mengatakan bahwa fee proyek dari kontraktor tersebut diketahui dan diperintahkan lansung oleh kepala daerah melalui orang-orang kepercayaannya.
Baca Juga: Viral Jalanan di Bengkulu Mirip Lampung, Warganet Kompak Lapor Jokowi: Begini Kondisinya
Baca Juga: Haramkan Pemain Titipan di Timnas Indonesia U-17, Erick Thohir: Semua Harus Sesuai Kriteria
Bahkan Masful mengatakan hampir semua kepala daerah di Sumbar yang melakukan hal tersebut dan tidak pernah terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini kan KPK ndak masuk aja ke Sumatera Barat ini, karena Sumatera Barat ini dianggap bersih, padahal tidak bersih, sama juga dengan provinsi lain” jelasnya.