- Proyek terowongan termegah Asia Tenggara di ruas tol Payakumbuh Pangkalan di Sumatera Barat bakal segera dikerjakan oleh kontraktor Jepang, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA).
Agen Jepang itu akan ngebor perut Bukit Barisan untuk membuat terowongan termegah Asia Tenggara lho.
Nah tahu nggak, ternyata Jepang beri kode A untuk proyek terowongan termegah Asia Tenggara itu lho. Apa maksudnya ya. Yuk simak yuk selengkapnya.
Baca Juga: Lengser Usai Pimpin Daerah Termiskin di Sumatera, Pria Aceh Ini Punya 30 Aset Hingga Jakarta
Ternyata nih, JICA sudah atensi dengan proyek terowongan termegah Asia Tenggara di Sumatera Barat lho.
Dalam laporan Pedoman Pertimbangan Lingkungan dan Sosial JICA April 2010, badan Jepang itu melabeli proyek terowongan tol Payakumbuh Pangkalan sebagai proyek meningkatkan konektivitas dan logistik di wilayah Sumatera Barat dengan menerapkan jalan tol dengan terowongan.
Namun demikian, dalam laporan April 2010, JICA menuliskan pula, proyek terowongan tol yang tembus perut Bukit Barisan ini punya dampak lingkungan.
Baca Juga: Terkenal dengan Penerapan Syariat Islam, Rupanya Aceh Juga Punya Kawasan Etnis Tionghoa
"Proyek termasuk dalam sektor jalan raya, dan kemungkinan memiliki dampak merugikan yang signifikan karena karakteristiknya sesuai dengan pedoman JICA untuk pertimbangan lingkungan dan sosial (April 2010)" demikian dalam dokumen laporan JICA, dikutip Sabtu 22 Juli 2023.
Nah apa maksud JICA mengkategorikan proyek terowongan termegah Asia Tenggara ini sebagai proyek kelas A.
Jadi dalam penjelasannya, JICA menuliskan proyek kategori A merupakan proyek yang diperkirakan berdampak lingkungan dan sosial yang besar.
Baca Juga: 4 Jalur Pendakian Terkeran dan Terindah di Indonesia, Salah Satunya Gunung di Aceh
"(Kategori A) Proyek yang berdampak rumit atau sulit diprediksi dampaknya karena tidak ada contoh sebelumnya, atau yang ruang lingkup dampaknya luas atau dampak yang bersifat tidak dapat dipulihkan ke kondisi asalnya," demikian penjelasan JICA.
JICA kategorikan proyek mereka adalah kategori A, bila memerlukan Pengkajian Dampak Lingkungan yang terperinci sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup dan standar pemerintah negara penerima bantuan.