- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan komentar pedas tentang Perppu Cipta kerja pada Senin 2 January 2023 lewat akun Twitternya.
“Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legalisasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Lagi- lagi esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah,” tulis ketua UmumPartai Demokrat itu di akun Twitternya.
Agus menyatakan bahwa keluarnya perpu No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja ini tidak sesuai dengan Amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya.
Selain terbatasannya pelibatan publik , sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi.
Baca Juga: Selain Raffi Ahmad, Ini Deretan Artis Indonesia yang Punya Klub Bola
“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum,aturan outsourcing,PKWT,aturan PHK,TKA,skema cuti dan lainnya” Tambahnya
Ketua Partai Demokrat itu juga mengajak untuk terus belajar agar tidak terjerumus kedalam lubang yang sama.
“Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus kedalam lubang yang sama,” tulisnya.
Selain itu,anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha asal Sulawesi Tengah menolak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dia menyebut Jokowi bisa dimakzulkan imbas Perppu itu.
Abdul menyebut Perppu Cipta Kerja menjadi tanda otoritarianisme semakin nyata. Bahkan, menunjukkan kekuasaan Jokowi di periode kedua tak efektif hingga membahayakan Undang-Undang.
"Perppu tersebut laksana gong yang menandai masuknya kita ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi," ujarnya
Atas hal ini, Abdul mendesak DPR secepatnya mengakhiri masa reses dan meninjau desakan pemakzulan Jokowi. Di sisi lain, dia tak percaya DPR akan melakukan hal tersebut.
"Tapi mana mungkin DPR melakukan itu. Cuma DPD yang relatif lebih bersih dari peluang politik transaksional, karena DPD lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya," tambahnya. (*)