- Legislator meminta daerah menjalin sinergi dengan pemerintah pusat. Hal ini dalam menyusun dan menjalankan program-program pemerintah di daerah.
Baca Juga: Omicron Sudah Masuk Indonesia, Ketua DPR Minta Tracing Digencarkan
"Sinergi itu penting guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Anggaran pemerintah yang telah dikeluarkan untuk belanja pembangunan tentu harus memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat," kata anggota DPR RI, Riyanta dikutip dpr.go.id pada Kamis (23/12/2021).
Ia juga menerangkan, dua isu utama yang menjadi fokus pengawasan Komisi II di Jawa Timur ini yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, serta pelayanan publik dan pelaksanaan program KTP elektronik (KTP-El).
"Penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik erat kaitannya dengan pengalokasian APBD setelah dilakukannya refocusing anggaran.
Sehingga nanti di dalam penyampaian paparan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendaknya disampaikan pula tentang langkah-langkah dan upaya mengantisipasi keterbatasan pengalokasian anggaran di masa Pandemi Covid-19," ujarnya.
Selanjutnya mengenai reformasi birokrasi, tentu Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan pengelolaan dan penataan kelembagaan, penataan perangkat pemerintah daerah demi menciptakan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
"Sehingga nanti juga perlu disampaikan di dalam paparan terkait aspek tata kelola kelembagaan atau perangkat pemerintah daerah dalam berbagai aspek.
Termasuk upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pelayanan publik di tengah Pandemi Covid-19," tutupnya. (*)