News - Penilaian politisi Partai Demokrat Benny K Harman terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan layaknya perdana menteri dibenarkan oleh pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga.
"Luhut selama menjadi Menko Marves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya. Hal ini terjadi karena Presiden Jokowi banyak menugaskan Luhut yang bukan tupoksinya," ujar Jamil, Jumat (1/4/2022).
Jamil mencontohkan Luhut sebagai Koordinator Penanganan Pandemi Covid-19 se Jawa dan Bali. Akibatnya, Luhut banyak menangani terkait pandemi Covid-19, yang pernyataannya kadangkala banyak menyerempet ke masalah kesehatan.
Baca Juga: Mengapa Terjadi Perbedaan Awal Ramadan? Ini Penjelasan Kemenag
"Jadi, Luhut masuk hampir ke semua bidang. Padahal secara formal ia hanya Menko Markes, yang bidang kerjanya sudah jelas diatur dalam perundangan," kata Jamil.
Karena Luhut masuk hampir ke semua bidang, maka secara fungsional ia dinilai sudah melaksanakan tupoksi perdana menteri.
"Inilah yang menyebabkan banyak pihak menilai Luhut seperti melaksanakan peran perdana menteri," sebut Jamil.
Menurut Jamil, hal itu tentu tidak baik, karena berdampak terhadap kepemimpinan presiden. Peran besarLuhut dalam kabinet Presiden Jokowi tentu dapat berdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat.
Selain itu, peran Luhut yang besar juga dapat mempengaruhi soliditas kabinet. Para menteri yang tupoksinya dimasuki Luhut, tentu sulit menerimanya. Hanya saja, para menteri itu tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara frontal.
"Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nahkoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.