- Aiman Witjaksono selaku juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menuding aparat tidak bisa bersikap netral di Pemilu 2024.
Tuduhan itu dinilai sebagai pernyataan yang tendensius dan terkesan playing victim.
Ketua Umum Relawan ProGib Nusantara (PGN), Hafif Assaf lantas memberikan tanggapannya.
Hafif mengungkap pernyataan Aiman soal adanya peran aparat Kepolisian untuk memenangkan salah satu Paslon dalam Pilpres 2024 merupakan salah satu contoh bentuk hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Kami dari Relawan ProGib Nusantara, sangat menyayangkan pernyataan Mas Aiman. Kami melihat ini merupakan bentuk pernyataan yang sangat tendensius dan terkesan playing victim, padahal kita semua selalu mendambakan pemilu yang berjalan damai dan riang gembira, malah sekarang rakyat diberikan pernyataan yang tidak jelas darimana sumbernya. Kami menghimbau agar semua pihak menjaga suasana kondusif menjelang Pemilu. Jika berkompetisi, mari berkompetisi terkait ide, gagasan dan program, bukan dengan menyebar kegaduhan dan hoax” ungkap Hafif.
Ketua Hubungan Kelembagaan, DPP Relawan Progib Nusantara, Rully Satria memberikan reaksi senada dengan pernyataan Ketua Umum Relawan PGN.
Rully Satria menuturkan bahwa Polri yang disinggung oleh tim Ganjar-Mahfud tidak netral, padahal jelas-jelas mereka telah berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu dan menegakkan nilai-nilai PRESISI.
“Ini kan kasihan kita kepada pihak Polri yang sudah dituduh oleh pihak TPN Ganjar-Mahfud tidak netral padahal sudah jelas dalam tupoksinya aparat negara harus netral, teman-teman TPN harusnya bisa menanyakan hal ini melalui proses kenegaraan jika memang ada kecurangan, jangan memainkan opini-opini yang kemudian berujung kegaduhan di masyarakat kita. Tidak elok kita menyalahkan aparat demi kepentingan satu kelompok, padahal Polri kita sudah berjuang mati-matian untuk menegakkan profesionalismenya” tambah Rully.
Tak hanya itu, Rully Satria juga menyoroti pernyataan Aiman soal pemasangan CCTV di KPU. Pasalnya, kata Rully, terkait hal tersebut sudah ada MoU antara Polri dan penyelenggara Pemilu untuk kepentingan pengamanan pesta demokrasi.
"Ketua KPU sudah menjelaskan ini adalah hasil MoU dengan Polri untuk mengamankan pemilu, tetap saja diserang. Lalu apa mereka maunya, polisi disuruh diam saja tak melakukan pengamanan, kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab, kalau tidak puas, kan tinggal minta transparansi dan akuntabilitasnya. Saya yakin Polri sudah cukup terbuka untuk berkoordinasi dengan siapa pun dalam konteks pengamanan pemilu," paparnya.***