- Kalimantan TImur yang digembor-gemborkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, tengah dirundung ironi.
Di Tengah gencarnya pembangunan IKN, aktivitas pertambangan ilegal kembali merajalela, menggerogoti kekayaan alam dan mencemari lingkungan.
Ironisnya lagi, pertambngan ilegal ini tidak hanya terjadi di pelosok daerah, tetapi juga di sekitar wilayah IKN.
Kontrasnya pembangunan IKN yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan, dengan realitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menghambat penegakan hukum.
Praktik tambang ilegal ini pun membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merasa geram.
"Penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri," tegasnya.
Pernyataan ini mengingatkan publik pada kasus Ismail Bolong, seorang mantan anggota polisi yang mengaku menyetorkan setoran hasil tambang ilegal kepada petinggi Polri.
Meskipun sempat terhenti beberapa saat setelah kasus Ismail Bolong mencuat, aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur kembali marak.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mengonfirmasi bahwa tambang-tambang ilegal ini beroperasi di area terhimpit dua perizinan, dengan jarak hanya beberapa meter hingga ratusan meter.
Operasional tambang ilegal ini tak hanya meresahkan warga sekitar, yang menderita akibat debu, kebisingan, getaran, dan pencemaran air, tetapi juga merusak lingkungan .
Salah satu warga Sanga-Sanga, Suhartono, mengelihkan retaknya rumah dan bocornya seng atap akibat getaran serta pencemaran air yang mereka gunakan sehari-hari.
Dedy, warga Sanga-Sanga lainnya, menambahkan bbahwa masih ada sekitar 20 pelabuhan diduga ilegal di sekitar Sanga-Sanga hingga Anggana Kutai Kartanegara.