- Isu Tenaga Kerja Asing alias TKA asal Tiongkok menjadi salah satu topik paling mencuri perhatian dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.
Di satu sisi, memang ada keprihatinan mengingat dengan adanya pekerja asing, maka ada lapangan pekerjaan yang sebenarnya bisa diisi oleh warga lokal, namun harus dialihkan kepada orang asing.
Namun, jika berkaca dari persoalan kompetensi pekerjanya, seperti yang dibilang Luhut, menggunakan TKA memang tak terelakkan.
Baca Juga: Terancam Tenggelam, Negara Ini Punya Rencana Nyeleneh dengan Beralih ke Digital Lewat Metaverse
Tiongkok sendiri kini menjadi negara asal dengan TKA terbanyak di Indonesia. Laporan Kemenaker menyebut kurang lebih ada sekitar 51.600 orang TKA Tiongkok di Indonesia atau sekitar 47 persen dari seluruh TKA.
Isu TKA ini kemudian menimbulkan dimensi yang kompleks, karena mudah dimainkan untuk kepentingan politik tertentu, katakanlah dalam konteks serangan kepada pemerintah dalam bingkai isu politik identitas.
Namun, tahukah kalian kalau kebijakan TKA Tiongkok ini adalah bagian dari sebuah grand design ekonomi yang telah dirancang sejak tahun 90-an.
Hal itu menyebabkan perusahaan perusahaan Tiongkok harus mengirim pekerja mereka ke luar negeri. Inilah yang membuat Tiongkok jadi negara pengirim TKA terbesar ke-2 di dunia.
Baca Juga: Semprot Habis Mario Dandy, Deddy Corbuzier Bongkar Sosok Anak Kejagung: Kasihan
Membicarakan ekonomi Tiongkok dan perkembangannya, memang tidak lepas dari strategi-strategi yang diterapkan sejak tahun 1990-an. Ini adalah periode ketika bentuk-bentuk liberalisasi ekonomi makin terlihat di Tiongkok.
Sektor finansial adalah salah satunya. Tiongkok pada akhirnya terbuka terhadap investasi dari luar. Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga didorong untuk berinvestasi di luar negeri
Mengutip tulisan Mark Yaolin Wang dari University of Melbourne dalam Is China Learning from Its Neighbors? disebutkan bahwa hingga akhir tahun 1990-an, ada transisi di mana perusahaan perusahaan Tiongkok mulai melakukan investasi di negara lain.
Salah satu poin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah meminta perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menyederhanakan prosedur pengiriman staf perusahaan dan para pekerjanya ke luar negeri.
Terdapat poin soal kemudahan mengirimkan TKA Tiongkok ke negara tempat perusahaan- perusahaannya berinvestasi.