bdadinfo.com

Sama Seperti Trump, Pemerintahan Biden juga Melarang AS Gunakan Aplikasi TikTok - News

Sama Seperti Trump,Pemerintahan Biden juga Melarang AS Gunakan Aplikasi TikTok/ Pixabay


- Menurut laporan The Wall Street Journal, pemerintahan Biden mengancam pemilik TikTok bahwa aplikasi tersebut akan dilarang di Amerika Serikat (AS).

Baru-baru ini Komite Penanaman Modal Asing di AS, atau CFIUS, membuat permintaan tersebut, dengan alasan kemungkinan adanya risiko ketika transaksi yang melibatkan perusahaan di Amerika Serikat dan perusahaan asing dilakukan.

Juru bicara TikTok Brooke Oberwetter menanggapi dengan mengatakan, "Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah: perubahan kepemilikan tidak akan memaksakan pembatasan baru pada aliran data atau akses,"jelasnya dilansir Gsmarena.

"Cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran tentang nasional keamanan adalah dengan perlindungan data dan sistem pengguna AS yang transparan dan berbasis di AS, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat, yang telah kami terapkan,"tambahnya.

Baca Juga: Jangan Lengah! Penyakit Difteri jadi Sorotan IDAI dan Sudah Berstatus KLB

Diketahui Pada tahun 2020, Presiden Donald Trump pernah mengancam lebih dulu akan melarang TikTok di AS kecuali operasinya di negara bagian dijual ke perusahaan milik Amerika.

Pada bulan September 2020, Trump mengklaim memiliki kesepakatan untuk menjual operasi TikTok di AS ke Walmart dan Oracle, tetapi transaksi itu tidak pernah ditutup.

Akhirnya TikTok pergi ke pengadilan untuk memblokir larangan federal tersebut dan Trump juga membatalkannya agar dia bisa fokus pada pemilihan yang akan datang.

Baca Juga: Satpol PP Kembali Bongkar Lapak di Atas Trotoar Kawasan Khatib Sulaiman Kota Padang

Kekhawatirannya AS adalah TikTok dituduh menyimpan data pengguna dari pelanggan AS dan menggunakan keyboard dalam aplikasinya (pada aplikasi iOS) untuk merekam penekanan tombol.

Selain itu, di China, undang-undang mewajibkan perusahaan China untuk menyerahkan data pelanggan jika diminta. Akibatnya, kritikus TikTok di AS mengatakan bahwa rencana ini tidak berjalan cukup jauh karena tidak mengatasi kemungkinan bahwa pemerintah China dapat menuntut agar ByteDance menyerahkan data yang dikumpulkan dari pengguna TikTok di AS.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat