- Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) di Truntum Hotel Padang, Senin (20/3/2023). Pembahasan ini dilakukan terkait atas tanggapan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Padang tahun 2022,
Ketua Pansus I, Djunaidy Hendry mengatakan, dari pembahasan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi seperti kepastian dari formasi bagi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Padang.
“Jumlah honor Kota Padang lebih kurang 7.600, P3K formasi yang sudah disampaikan Kementrian PAN RB berjumlah 3 ribuan. Dari angka 3 ribuan tersebut, 2.500 diantaranya adalah formasi guru P3K, termasuk di dalamnya 1.226 guru passing grad yang kemaren,” ujar Djunaidy kepada wartawan usai pelaksanaan pembahasan.
Baca Juga: Serahkan Bantuan Rp110 Juta untuk Masjid Al Kubra, Bupati Tanah Datar Sampaikan Harapan
Dikatakan Djunaidy, dari jumlah yang ada itu, 3.100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1.000, maka baru terakomodasi 4.000 honor daerah yang kemudian dikonversi menjadi P3K.
“Kota Padang punya honor daerah sebanyak 7.600, ada 3.000 an nasib honor daerah yang tidak jelas nasibnya di tahun 2023. Sementara mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, jadi kita meminta kepada BKPSDM dan pemerintah kota secara umum untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3.000’an honor daerah yang belum tertampung di P3K,” ujarnya lagi.
Dibidang investasi daerah, lanjut Djunaidy, pihaknya berharap pemerintah kota memiliki loncatan pemikiran yang besar. Karena bila mengharapkan pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD tidak akan bisa tercapai mengingat tren APBN/APBD terus menurun setiap tahun.
Baca Juga: Pemko Sampaikan Terima Kasih, DPRD Padang Sepakati KUPA-PPAS Perubahan APBD 2022
“Kalau Pemko Padang tidak memiliki rencana loncatan investasi daerah yang jelas dan besar, maka berarti kemampuan daerah kita makin hari juga makin turun,” pungkas Djunaidy Hendry.
Baca Juga: Lebih Awal, DPD PAN Serahkan Berkas Calon Wakil Walikota ke DPRD Padang
Senada dengan itu, Ketua Pansus II Jumadi menambahkan, semua OPD-OPD mitra kerja Pansus II DPRD Kota Padang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kinerjanya di tahun 2022. Mungkin ada catatan-catatan dan rekomendasi.
“Rekomendasinya belum kita putuskan karena akan ada rapat internal lagi dengan anggota Pansus II. Mudah-mudahan secepatnya akan kita rapat internalkan untuk disampaikan ke pimpinan,” ucapnya.
Disisi lain, Ketua Pansus III, Bobby Rustam manyampaikan, hasil pembahasan bersama OPD-OPD mitra Pansus III ini nantinya akan dirapatkan secara internal bersama anggota pansus lainnya.
Baca Juga: Pasar Raya Fase VII Belum Menemukan Titik Terang, Pedagang Datangi DPRD Padang
“Kita nanti akan rapatkan secara internal. Apa-apa saja yang akan dilakukan evaluasi dari kinerja OPD mitra kerja ka depannya. Memang ada plus-minus, namun kinerja rata-rata bagus,” pungkas Bobby.
Sementara Ketua Pansus IV Mastilizal Aye menyampaikan, dari pembahasan Pansus IV bersama 12 OPD terhadap LKPJ Walikota Padang, ternyata kinerja mereka ditahun 2022 cukup bagus meski ada beberapa yang tidak mencapai target, mungkin karena efesiensi anggaran ketika anggaran di 2022.
“Mudah-mudahan di tahun 2023, kinerja mereka diseluruh OPD itu akan lebih baik lagi. Pada dasarnya seluruh OPD telah menyampaikan dihadapan Pansus IV, Komisi IV dan dibahas, hasilnya cukup memuaskan,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Pansus IV Mastilizal Aye menyebut bahwa OPD dari Dinas Pariwisata tidak mencapai target dengan alasan faktor situasi dan kondisi. "Itu dapat dimaklumi. Namun rata-rata kinerja mereka selama ini bisa dikatakan cukup bagus," pungkas Mastilizal Aye. ***