- Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan pernyataan terkait sosok calon wakil presiden (cawapres) yang cocok untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
JK menyebut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memiliki kemampuan untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Mei 2023, JK menjelaskan bahwa pemilihan cawapres bagi Anies Baswedan merupakan kewenangan internal dari koalisi yang terbentuk.
Baca Juga: Striker FC Nantes Mostafa Mohammed Dijatuhi Sanksi Klub karena Tolak Kenakan Atribut LGBT
JK juga menyatakan bahwa Anies Baswedan memiliki kebebasan untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024.
"Kalau secara teknis dan secara ini kan, itu adalah kewenangan daripada koalisi dan capres," kata Jusuf Kalla dalam keterangannya, Selasa 16 mei 2023, seperti dilansir dari laman okezone.com.
JK menambahkan bahwa AHY memiliki kemampuan untuk menjadi cawapres. Namun, ia menekankan bahwa keputusan mengenai cawapres untuk Anies merupakan wewenang dari koalisi
Baca Juga: Bertanding Pagi Ini, Berikut Skuad Indonesia Untuk Hadapi Jerman di Laga Kedua Sudirman Cup 2023
“AHY ini pasti mempunyai kemampuan itu dan tentu di sini pertimbangan itu, saya di luar itu kan kewenangan dari partai politik koalisi sendiri dan juga capres,” jelas JK.
Dalam pertemuan tersebut, AHY mengungkapkan bahwa diskusi dengan JK selama satu jam lebih banyak membahas isu-isu kebangsaan.
AHY menyampaikan apresiasi atas pandangan yang diberikan oleh JK sebagai seorang negarawan yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dua kali.
Baca Juga: Wah Ternyata Bukan Sebuah Benda, Ini Dia Berhala Pertama di Muka Bumi!
Pernyataan JK mengenai potensi AHY sebagai cawapres untuk Anies Baswedan telah menarik perhatian publik.
Banyak pihak berspekulasi mengenai dinamika politik Pilpres 2024 dan kemungkinan terbentuknya koalisi antara partai-partai politik tertentu.***